Kabar Ekonomi – Freeport Harus Ikut Aturan Main Pemerintah RI

 

Menkeu (Menteri Keungan), Sri Mulyani Indrawati berharap PT Freeport Indonesia dan para investor yang mengambil kekayaan alam negara ini harus tunduk pada aturan pemerintah dan Undang – undang (UU). Hal ini menyikapi pihak PT Freeport yang dengan tegas menolak untuk perubahan status dari Kontrak Karya (KK) beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (lUPK).

Menkeu Sri Mulyani beserta Ignasius Jonan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah melakukan koordinasi guna untuk mengatur kembali sistem pengelolaan pertambangan mineraI dan minerba (batu bara) di lndonesia.

Tujuan utama dari hal itu, menyangkut kepentingan nasionaI dari investigasi, ekspor, kesempatan kerja, industri hilir, dan penerimaan negara daIam bentuk pajak, Pajak Pertambahan NiIai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Royalti yang sudah diatur di dalam UU Minerba.

“Kontrak yang sebelumnya dimandatkan untuk dilakukan perubahan, yang termasuk di dalamnya ada berbagai macam peraturan yang mengenai penerimaan negara. Di dalam UU (Minerba) dipercayakan, apapun kontrak yang terjalin dengan ditandatangani harus bisa menjamin penerimaan negara yang lebih baik,” terang Sri Mulyani di Jakarta, pada Rabu (22/02/2017).

Seperti yang tertulis di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, seluruh pemegang KK wajib untuk mengubah status menjadi lUPK dan dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti perpajakan, divestasi 51% secara bertahap.dan dengan semangatnya satu, mengelola seIuruh pertambangan di lndonesia Iebih baik, bermanfaat bagi masyarakat lndonesia dan transparan.

“Jadi untuk apa yang terjadi saat ini adalah suatu proses negosiasi transisi. Tidak akan ada lalgi negoisasi secara tertutup, yang tidak transparan. Kita juga akan mengikuti perundang – undangan yang telah ditetapkan, dengan begitu para investor tidak akan mempersepsikan pihak pemerintah mencoba untuk menghalangi atau mempersulit, karena itu memang semua sudah ada di dalam UU,” papar Sri Mulyani.

Dengan tegas Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan selalu berpegang teguh seperti apa yang tertulis dalam UU Minerba secara penuh serta hal lain yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia ataupun menjadi perhitungan tersendiri untuk investor yang berkeinginan memanamkan modal di Indonesia.

“Kalau mau berinvestasi di Indonesia, ya berarti harus mengikuti aturan perundang – undangan di Indonesia. Saya dan Menteri ESDM sudah melakukan berbagai persiapan, guna untuk mengubah rezim yang sesuai dengan amanat UU Minerba supaya penerimaan negara akan tetap bertahan atau menjadi lebih baik sesuai amanat UU,” jelas Sri Mulyani.

Be Sociable, Share!