Kabar Ekonomi – Izin Rumah Rakyat Dilakukan Sederhana Sekaligus Sanksi

 

Ada sejumlah kebijakan dari Pemerintah pusat sudah diterbitkan guna mendukung industri propertiu yang masih sulit direalisasikan di wilayah. Dan salah satunya adalah dari paket ekbijakan ekonomidari Jilid 13 yang memang diharapkan pembangunan sebuah rumah rakyat dengan memangkas dari sebagian izinguna embangun sebuah rumah untuk para masyarakat yang berpenghasilan rendah, namun malah terkesan diabaikan oleh daerah.

Dari ketua DPD Realestat Indonesia banten yaitu  Soelaeman Soemawinata telah  mengatakan, suka ataupun tidak suka dari terobosan bagus memang sudah dilakukan dari pihak pemerintah sampai saat ini sudah banyak  yang belum bisa diterapkan di daerah. Itu karena disebabkan dari prinsip kerja dari pusat dan juga daerahnya yang berbeda, jadi perlu adanya sinkronisasi kebijakan dari pusat dan juga daerah.

“pemerintah daerah sudah berprinsip pada peraturan daerah atau perda, jadi memang perlu dikawal dalam penyusunan perda-perda yang ada di daerah, mungin saja REI menag harus masuk lewat Kemendagri. Hal itu perlu di endorse karena jika tak di endorse akan sangat sulit diimplementasikan,” jelas Soelaeman seperti yang sudah di lansir dalam liputan6.com pada hari Selasa, 01/11/2016.

Sebelumnya, disaat acara sosialisasi yang ada di depan ratusan anggota REI yang ada di Bali, Soelaeman telah menegaskan adanya sanksi kepada daerah yang tak membuat sebuah perda penyederhanaan perizinan pembangunan dari kebijakan ekonomi jilid 13 berjalan.

REI Banten juga telah terlibat di dalam tim perizinan nasional dibentuk oelh DPP REI telah menilai paksaan untuk sebuah penyusunan perda penting, dikarenakan daerah hanyalah takut dan juga kerap mengacu di peraturan daerah.

Kebijakan yang lainnya butuh telah diperjuangan agar terus agar bisa mendapatkan dirasakan memanfaatkan pada lapangan merupakan PP No.34/2016 yang juga meminta gubernur, walikota dan bupati telah melekukan sebuah perubahan perda yaitu tentang Bea Perolehan HAT untuk perolehan ataupun pembelian tanah & bangunan dari sebesar 5% menjadi 2,5%.

“Penurunan tariff BPHTB yaitu menjadi 2,5% memang sangatlah layak untuk diperjuangkan. REI memang harus mendorong  terus agar di daerah mau melakukansebuah ketentuan tersebut,” jelas Eman.

Be Sociable, Share!

 
6  

Tags

, ,

Related Posts

  • No Related Posts

About the author