Kabar Kriminal – Pelaku Kejahatan Seksual Bisa Disuntik Hormon Perempuan

 

Muhammad Prasetyo, yang saat ini menjabat menjadi Jaksa Agung baru saja untuk sebutkan kalau saat ini pemerintah tengah mengkaji hukuman terbaru untuk para pelaku kejahatan seksual. Hukuman terbaru itu adalah dengan cara menyuntikkan hormon perempuan kepada sang pelaku.

“Bentuk teknisnya adalah pihak dari Menteri Kesehatan yang sudah memastikan. Katanya sih nantinya akan bisa di suntikkan hormon perempuan ke tubuhnya. Dengan seperti itu, maka biologisnya mereka dari pelaku tidak terdorong lagi secara seksualnya,” terang dari Muhammad Prasetyo yang sudah disebutkan kepada wartawan di kantornya untuk hari ini, Rabu (21/10/15).

Muhammad Prasetyo memberikan dukunga akan aturan terbaru ini. Anggapan dari dirinya, bentuk dair kejahatan seksual terutama dengan korban anak-anak dan perempuan menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, dari bentuk penanganannya adalah dengan menggunakan cara yang luar biasa juga.

Dirinya merasa yakin kalau hukuman terbaru ini akan bisa menimbulkan suatu kasus kejahatan seksual yang ada di negara kita ini. Walaupun demikian, Muhammad Prasetyo memberikan kepastian kalau aturan terbaru itu tidaka kan langsung untuk di implementasikan.

Rencana yang ada pemerintah akan bisa memasukkan seperti hukuman baru tersebut berada di dalam Undang-Undang no 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi mengerti kejahatan yang seperti itu sudah menjadi kejahatan yang luar biasa, maka hukuman bentuk terbaru itu segera di wujudkan.

“Jika nantinya revisi Undang-Undang di anggap terlalu lama, landasan hukum yang bisa di lakukan cepat ya langsung saja terbitkan perpu yang bisa mengganti undang-undang,” tukas dari Muhammad Prasetyo.

Pernyataan seperti ini sudah pernah untuk di sebutkan oleh Prasetyo berada di Istana Negara untuk beberapa waktu lalu. Prasetyo yang memberikan ungkapan kalau pemerintah saat ini telah siapkan bentuk draf perppu.

Dari bentuk penambahan hukum ini selanjutnya bisa mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)/.

Be Sociable, Share!