Kabar Nasional – Ahli Pidana Menyebutkan Tidak Ada Tekanan Penyidik KPK Kepada Miryam

Noor Aziz Said selaku ahli hukum pidana dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, telah menilai apabila tidak ada pengaruh maupun tekanan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Miryam S Haryani. Polikus dari Partai Hanura itu dirasa Said tidak mendapatkan tekanan ketika memberikan keterangan pada saat pemeriksaan dari kasus korupsi e – KTP.

Pendapat tersebut telah disampaikan oleh Said berdasarka pada fakta persidangan atas keterangan dari tim penyidik yang memang sempat menawarkan kepada MIryam guna memeriksa ulang keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditanda tangani.

“Penyidik tak merasa sudah memaksa pada terperiksa. Penyidik pun juga telah menawarkan barang kali terdapat kekeliruan sebelum memang ditanda tangani,” kata Said ketika memberikan keterangan sebagai seorang ahli pada sidang kasus memberi keterangan tak benar dengan terdakwa Miryam pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 11/9/2017.

Miryam didakwa sudah memberikan keterangan yang tidak benar ketika bersaksi pada sidang kasus korupsi e – KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman pada bulan Maret 2017. Miryam yang merupakan anggota Komisi ll DPR tersebut, juga telah mencabut seluruh keterangan pada BAP sebab mengaku dirinya sudah mendapatkan tekanan dari penyidik KPK.

Said telah mengatakan apabila pencabutan BAP itu telah terjadi karena Miryam tengah berada di bawah pengaruh orang lain atau sesuatu, sehingga telah membuatnya harus melakukannya. Tetapi, Said meyakini apabila pengaruh tersebut bukannya berasal dari tim penyidik.

Dari konteks hukum, perbuatan yang sudah dilakukan oleh Miryam itu bisa termasuk pada bentuk daya paksa, misalnya yang telah diatur pada KUHP. Pada pasaI 48 KUHP telah dijelaskan bahwasannya orang yang melakukan tindakan pidana karena pengaruh berupa daya paksa, sehingga tidak akan dipidana.

Said juga menambahkan apabila pada kasus Miryam ini tidak memenuhi adanya unsur daya paksa. Karena, apabila memang benar memperoleh pengaruh maupun tekanan penyidik,  semestinya Miryam masih bisa untuk melakukan perlawanan. Oleh sebab itu, Said pun menilai apabila perbuatan Miryam masih tetap bisa dipidana sebab sudah memenuhi unsure dalam memberikan keterangan tak benar, seperti yang tertuang pada pasal 22 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Terdakwa telah sengaja, menghendaki serta mengetahui apabila perbuatannya itu  dilarang,” tegas Said.

About The Author