Kabar Nasional – Apabila Terbukti Berbohong, Maryam Bisa Saja Dijerat Kasus yang Baru

Maryam S Haryani selaku saksi kasus mega korupsi e – KTP, pada Kamis 30/3/2017 besok akan dikonfrontir oleh 3 penyidik dari KPK terkait akan pengakuan adanya sebuah tekanan pada saat menjalani proses BAP. Tetapi, apabila Miryam telah terbukti berbohong dengan alasan pencabutan BAP tersebut, maka kasus baru pun akan lansung menjerat dirinya.

“Apabila benar dirinya telah terbukti melakukan kebohongan, maka yang bersangkutan (Miryam) guna melindungi sesorang maupun kelompok, setelah terungkap adanya kebohongan tersebut, maka itu akan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan,” ujar Prof Juanda selaku Pakar Hukum pada Rabu 29/3/2017.

Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tersebut telah menjelaskan apabila memang terbukti telah berbohong, maka anggota dari Fraksi Hanura DPR tersebut akan dijerat Pasal 22 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kesaksian palsu pada persidangan dan ancaman hukuman yang akan mungkin menjeratnya yaitu kasus pemberian keterangan palsu pada persidangan yang maksimal hukumannya 12 tahun penjara.

“Akibat Hukumnya kan bisa lebih jauh lagi,” tegas Juanda.

Menurut Juanda, dugaan Miryam telah berbohong itu memang wajar, sebab mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang telah diketuai oleh John H Butarbutar pun sempat meragukan keterangan dari anggota Komisi ll DPR itu.

“Mengapa dirinya mencabutnya (BAP), sedangkan sikap hakim telah meragukannya. Apabila arah kepikiran yang seperti itu (telah berbohong), jadi ya wajar saja. Hingga masyarakat telah menafsirkan adanya intervensi yang datang dari golongan tertentu,” bebernya.

Terkait siapa yang telah mengintervensi Miryam, Juanda mengungkapkan bahwa yang mengetahui yang yang bersangkutan itu sendiri.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi untuk mengajukan surat permohonan pencegahan menuju luar negeri bagi Miryam S Haryani, sebab dirinya tengah menjadi saksi pada kasus mega korupsi e – KTP pada Kemenkum HAM. Pencegahan tersebut berlaku dalam kurun waktu enam bulan yang akan datang.

Miryam S Haryani memang telah menjadi pusat perhatian pada pusaran kasus korupsi e – KTP ini, sebab dirinya telah mencabut semua keterangan yang sudah tertuang pada Berita Acara Pemberitaan ketika persidangan ketiga yang berlangsung pada beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu, Miryam telah mengaku apabila dirinya telah tertekan ketika memberikan keterangan pada saat penyidikan.

About The Author