Kabar Nasional – Bandahara PDIP Beralasan Tidak Mengetahui Anggaran e – KTP

 

Olly Dondokambey selaku Bendahara Umum PDIP, mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui anggaran dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang telah diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri. PoIitikus yang pada saat ini telah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara tersebut mengaku tak ikut mengurusi terkait anggaran kementerian ketika dirinya tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggara DPR periode 2009 – 2013.

Olly telah mengungkapkan apabila pada waktu itu, dirinya memegang perihal Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. “Untuk belanja departemen, bukan pada bidang saya,” ungkap Olly ketika bersaksi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis 27/4/2017.

“Saya tidak pernah mengikuti pembahasan terkait belanja departemen, terlebih lagi pada proyek e – KTP,” kata Ollu pada jaksa KPK serta majelis hakim.

Olly juga menambahkan bahwa pemerintah memang akan menyampaikan disetiap pengajuan anggaran pada Banggar DPR. Nota keuangan tersebut, berisikan rencana program kerja dari pemerintah.

“Pemerintah telah memberikan buku tebal (yang berisikan nota keuangan), itu ada rinciannya. Bagi saya, ngapain saya repot – repot membaca semuanya. Saya hanya membaca makor sebab, ada komisi yang akan membaca detailnya,” tambahnya.

Olly juga mengungkapkan apabila setelah pihak komisi menyetujui nota keuangan tersebut, termasuk pula terkait anggaran e – KTP pada Komisi ll. Banggar tidak mungkin akan merubah persetujuan itu.

“Mekanisme pada DPR, apabila Komisi ll sudah setuju, maka kami pun tidak mungkin untuk mengubahnya. Sehingga, untuk apa mereka itu melobi saya,” jelas Olly.

Sebagaimana diketahui, pada surat dakwaan dari Sugiharto dan IRman, Olly juga telah disebutkan sudah menerima uang senilai US$ 1,2 juta. Uang haram dari proyek e – KTP tersebut, telah diberikan kepada Olly yang pada kapasitasnya sebagai seorang pimpinan Banggar.

Meski pun demikian, Olly masih terus keukuh pada pendiriannya, bahwa dirinya merasa tidak mendapatkan atau pun menerima uang suap untuk meloloskan proyek e – KTP tersebut. Dirinya pun memiliki sejumlah alasan yang cukup meyakinkan, bahwa dia tidak terlibat dalam kasus mega korupsi e – KTP.

Be Sociable, Share!