Kabar Nasional – Bulog Diminta untuk Angkat Suara Terkait Mata Rantai Beras

Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog telah diminta untuk bisa menjelaskan secara terbuka atas proses distribusi beras miskin. Hal itu terkait atas mencuatnya kasus dugaan pengoplosan besar yang terjadi di Kota Bekasi, Jabar.

Ferry Widodo selaku Peneliti dari Konsorsium Pembaruan Agraria telah mengatakan apabial penggerebekan yang telah dilakukan Bareskrim pada pekan ini, merupakan bagain persoalan kontrol dari mata rantai beras. Dirinya pun mengatkaan apabila control dari badan tersebut, dianggap masih relative lemah atas distribusi komoditas tersebut.

Ferry juga menambahkan apabila selama ini Bulog telah bekerjasama bersama penggilingan dalam skala besar terkait atas distribusi beras bersubsidi itu.

“Tetapi kerjasa sama tersebut tidak menjamin kontrol Bulog atas distribusi beras,” ungkap Ferry.

Dirinya juga mengatakan bagaimana tata kelola besar yang telah diserap oleh pihak swasta pun harus diatur. Apabila selama ini memang Harga Pokok Pemerintah hanyalah berlaku pada Bulog saja. Adanya peraturan terkait komoditas memang penting diatur Kementerian Perdagangan.

Masalahnya, saat penggilingan tersebut sudah berhasil memenuhi kuota Bulog pada suatu wilayah, selanjutnya besar yang tersisa bisa saja dijual menuju pihak manapun oleh penggiling.

Sebagaimana diketahui apabila Bareskrim Polri telah berhasil menggerebek gudang beras yang berada di Jalan Rengas, Karangsambung, Kota Bekari pada Kamis 20/7/2017. Pihak berwajib telah menduga apabila gudang besar tersebut telah dipergunakan untuk mengoplos beras serta mencantumkan merk premium di labelnya.

Oleh sebab itu, Ferry menuturkan apabila Bulog pun harus bisa memberikan kejelasan pada konsumen terkait atas criteria dari beras premium serta beras medium. “Misal jika dilihat dari tekstur fisiknya itu seperti apa, sehingga para konsumen pun bisa mengerti dan selanjutnya akan lebih cermat ketika membeli,” jelasnya.

Pada situs resminya, Bulog telah menyatakan apabila terdapat sejumlah tahapan dalam proses distribusi beras miskin. Tahapan tersebut ialah produksi, pengolahan, pengadaan, penyaluran, konsumsi serta perdagangan. Tidak lupa juga stok dan perawatan.

Bulog juga menyatakan apabila penyaluran raskin diawal atas permintaan alokasi dari pemerintah kota /kabupaten yang bersangkutan. Sebelum adanya jadwal pengiriman beras, dari Tim Koordinasi Raskin pun akan melakukan sejumlah pengecekan atas kondisi beras yang nantinya akan disalurkan.

About The Author