Kabar Nasional – Ditetapkan Jadi Tersangka oleh KPK, Ketua DPRD Kota Malang Mengundurkan Diri

 

Arief Wicaksono akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Alasannya, dirinya ingin berfokus pada masalah hukum yang saat ini sedang membelitnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas dugaan korupsi APBD Kota Malang pada tahun 2015.

“Saya sudah menerima surat penetapan tersangka dari kemarin. Saya ikhlas mengundurkan diri supaya saya bisa konsentrasi pada proses hukum,” ujar Arief di kantor DPC PDIP Kota Malang, pada Kamis (10/08/2017).

Arief yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Malang itu mengaku tak menerima uang sepeserpun, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh penyidik  KPK yang menyebut dirinya sudah menerima gratifikasi saat pembahasan APBD tahun 2015 Kota Malang. Seluruh proyek yang sudah dikerjakan oleh Pemkot Malang, sedangkan dewan hanya membahas terkait penyusunan anggarannya saja.

“Saya tidak pernah menerima uang seperti yang sudah disangkakan itu. Semua proyek yang mengerjakan eksekutif,” kata Arief.

Dirinya mengakui pernah tiga kali dipanggil oleh KPK sepanjang tahun 2016 sebagai saksi. beberapa anggota Badan Anggaran DPRD Kota malang saat itu juga dipanggil. Bahkan dari beberapa pejabat Pemkot Malang juga dipanggil oleh pihak KPK dalam waktu yang berbeda.

“Pemanggilan saat itu dimulai bulan April tahun lalu, saya kemudian diminta untuk menjelaskan terkait dengan penyusunan APBD. Mungkin Wali Kota mungkin juga sudah dimintai keterangan,” ujar Arief.

Semetara itu Sri Utami selaku Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur mengatakan, jika partai akan selalu menghormati asas praduga tak bersalah serta siap untuk memberikan bantuan hukup kepada Arief Wicaksono.

“Kami akan menghormati secara penuh proses penegakan hukum oleh KPK. Kami juga siap untuk memberikan bantuan hukum,” kata Untari.

KPK melakukan penggeledahan Balai Kota Malang dan sejumlah kantor dinas pada hari Rabu 09 Agustus 2017. Di kantor Wali Kota Malang itulah pihak KPK akhirnya menyita dukumen yang berisi APBD 2015. Hari ini, Pihak KPK masih melakukan penggeledahan di berbagai ruangan yang ada di Gedung DPRD Kota Malang.

Be Sociable, Share!