Kabar Nasional – Ditjen Pajak Mengantongi Data Nasabah yang Transfer Dana Jumbo

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah mengklaim sudah mengantongi data – data yang terkait atas transfer dana yang berasal dari wilayah Guernsey menuju Standar Chartered Singapura senilai US$ 1,4 miliar.

Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Pelayanan, Penyuluhan & Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak telah mengatakan apabila otoritas pajak tengah menindaklanjuti atas data – data yang sudah mereka dapatkan tersebut.

“Transfer tersebut bukannya dari satu nasabah warga negara Indonesia, namun berasal dari banyak nasabah. Untuk menindaklanjutinya, maka kami pun akan melakukan pengecekan pada Surat Pemberitahuan Tahunan serta pada Surat Pernyataan Harta untuk yang telah mengikuti amnesti pajak,” ujar Hestu.

Bagi wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT maupun mengungkapkan deklarasi harta pada amnesti pajak, nantinya akan ditindak lanjuti atas ketentuan yang tertuang dalam UU Tax Amnesty. Yakni sesuai dengan PP No 36/2017 terkait Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan / Dianggap sebagai bagian dari Penghasilan.

“Serta tidak menutup kemungkinan adanya penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan UU KUP. Tetapi aslinya dilihat indikasi pidananya dulu, untuk sementara ini, sanksi masih sesuai dengan ketentuan dari Pasal 18 UU Tax Amnesty saja,” tambah Hestu.

Bunyi dari pasal tersebut kurang lebih memberlakukan tambahan penghasilan harta yang telah terungkap ketika ditemukan adanya data serta informasi yang tidak terungkap pada surat pernyataan.

Dengan tambahan penghasilan itu, maka hanya akan diberlakukan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan ketentuan dengan ditambahkan sanksi administrasi perpajakan, yakni berupa kenaikan senilai 200 % atas Pajak Penghasilan yang tak atau kurang dibayarkan.

Tujuan utama dari perpajakan ialah bisa menambahkan pengumpulan penerimaan negara. Pada hal ini, pemerintah memang tengah mengutamakan penerimaan negara, sebenarnya hal ini juga demi kemakmuran dan pembangunan untuk negara.

Terlebih lagi sampai dengan bulan September 2017, Direktorat Jendral Pajak telah mencatatkan realisasi dari penerimaan pajak baru sebesar Rp 770,7 triliun atau hanya 60 % dari target di sepanjang tahun yang mencapai Rp 1.283 triliun sesuai dengan APBNP 2017.

About The Author