Kabar Nasional – Eks Menkeu Kembali Dipanggil KPK terkait Kasus Korupsi e-KTP

 

Mantan Menteri Keuangan Agus Dermawan Wintarto Martowardoko telah kembali dipanggil oleh tim penyidik KPK. Sebelumnya Agus sempat tak hadir serta hari ini dirinya kembali dipanggil guna menjalani proses pemeriksaan terkait dengan dugaan kasus korupsi atas pengadaan dari proyek e-KTP. Agus dipanggil sebagai saksi atas tersangka Sugiharto.

“Agus Dermawan Wintarto Martowardoko akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka IR atau Irman,” ujar Yuyuk Andriati selaku Plh Kabiro Humas KPK pada Selasa 25/10/2016.

Tetapi Agus masih berlum terlihat hadir di gedung KPK. Sebelumnya, pada hari Selasa 18/10/2016 yang lalu, Agus juga sudah dipanggil namun urung hadir sebab surat pemanggilan tersebut tidak sampai hingga tangan yang bersangkutan. Kemudian dijadwalkan ulang di hari ini, namun hingga menjelang siang, Agus juga masih belum nampak hadir.

Tidak hanya itu saja, tim penyidik dari KPK juga telah memanggul Drajat Wisnu Setyawan selaku Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri atau Kependudukan dan Pencatatan SipiI Kementerian Dalam Negeri. Dirinya terlihat sudah hadir serta duduk pada ruang tunggu dari lobi kantor KPK sembari membawa map.

Lalu ada sejumlah saksi yang lain seperti Chairul Dwi Sapta yang merupakan staf Kemendagri, Nur Efendi selaku Kabag Fasilitas Pelayanan Publik dari PT Sucofindo, Agus Eko Priadi yang merupakan karyawan dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Husni Fahmi selaku staf Pusar TeknoIogi Informasi dan Komunikasi dari BPPT serta yang terakhir ialah tersangka Sugiharto.

Pada kasus ini, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni Irman, mantan Dirjen Dukcapil serta Sugiharto yang merupakan mantan Direktur PengeIoIa Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada saat proyek tersebut, Irman yang juga telah menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto telah menjabat sebagai pembuat komitmen.

Sebelumnya Agus Raharjo selaku Ketua KPK pernah menyampaikan apabila perhitungan dari kerugian keuangan negara pada proyek tersebut telah mencapai Rp 2 triliun. Atas perhitungan tersebut telah berdasarkan pada perhitungan dari BPKP atas total nilai dari anggaran proyek yang besarnya mencapati Rp 6 triliun.

Be Sociable, Share!