Kabar Nasional – Hari Kejepit, 2.963 Pegawai Negeri Sipil DKI Absen

 

Ada sebanyak 2.963 ONS yang ada pada lingkungan Pemprov DKI Jakarta, telah diketahui tak hadir di kantor pada hari Jum’at 12/5/2017 yang merupakan hari kejepit setelah kemarin libur Waisak. Hal tersebut telah disampaikan langsung oleh Komarukmi Sulistyawati selaku Kepala Bidang Pengendalian Pegawai BKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Yang tanpa keterangan ada sebanyak 2.963 pegwai. Namun ini masih belum ada klarifikasi,” ungkap Sulistyawati ketika ditemui di Balai Kota Daerah Ibu Kota Jakarta pada Jum’at 12/5/2017.

Masih menurut Sulistyawati, dari 2.963 pegawai negeri sipil yang tak datang ke kantor tersebut, bukan berarti seluruhnya membolos. Bisa saja mereka mempunyai tugas ke luar kota serta belum mengonfirmasi kedatangannya lewat mesin presensi.

“Hal itu berarti, dirinya bisa saja tengah bertugas di luar kota maupun tugas setengah hari,” kata Sulistyawati.

Sulistyawati juga menegaskan bahwa  pengawasan absensi bagi PNS pada lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta, memang sangat ketat. Begitu pula dengan keterlambatan dari kehadiran pegawai juga akan terus diakumulasikan.

“Apabila diakumulasikan, keterlambatan yang mencapai waktu hingga 5 hari kerja atau 7,5 jam x 5, maka PNS yang bersangkutan tersebut akan mendapat teguran secara lisan serta dipastikan tak akan menerika tunjangan kenerja daerah dalam waktu satu bulan yang akan datang,” jelasnya.

Sementara itu, apabila PNS terlambat atau pun tidak bisa hadir dalam kurun waktu lebih dari empat puluh enam hari, maka PNS tersebut akan diberhentikan dari jabatannya. Tetapi proses pemberhentian akan dilakukan dengan melalui pemanggilan bertahap.

Djarot Saiful Hidayat selaku pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, sebelumnya telah mengatakan apabila tak akan melakukan sidak atau inspeksi mendadak pada ruang kerja dari PNS yang ada di Kawasan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ni, terkait atas hari kejepit selepas libur di hari raya waisak.

Atas hal itu, Djarot memiliki alasan pada praktiknya, pelaksanaan sidak itu justru lebih banyak telah dilakukan untuk pencitraan, sehingga hal itu justru bisa menyita waktu kerjanya.

“Ngapain sidak? Emangnya anak kecil, mereka (para PNS) kan dewasa semua. Cobalah kita berpikiran lebih besar, hal ini beginian sudah ada yang telah mengurusnya,” jelas Djarot.

Be Sociable, Share!