Kabar Nasional – Jokowi Ingin TNI Diberikan Kewenangan Memberantas Teroris

 

Presiden Joko Widodo telah menginginkan supaya Tentara Nasional Indonesia diberikan kewenangan untuk bisa memberantas teroris. Oleh karena itu, Presiden Jokowi pun menginteruksikan pada Wiranto selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan supaya kewenangan TNI tersebut dimasukkan pada revisi Undang – Undang No 15 Tahun 2003 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Berilah kewenangan TNI agar masuk dalam RUU tersebut. Tentu saja berdasarkan alasan – alasan yang saya sangka Menko Polhukam telah mempersiapkan hal ini,” ungkap Presiden Jokowi ketika ditemui di Istana Bogor pada Senin 29/5/2017.

Intruksi ini telah disampaikan ketika Presiden Jokowi tengah membuka sidang kabinet paripurna pada sore ini. Tidak hanya itu saja, Presiden pun mengamanatkan Wiranto agar segera menyelesaikan urusan dalam revisi Undang – Undang antiterorisme bersama dengan parlemen.

Presiden Jokowi juga menegaskan apabila perkembangan Undang – Undang antiterorisme begitu diperlukan guna menjadi payung hukum serta memudahkan dan juga menguatkan aparat yang telah bertindak di lapangan. Dalam hal ini, dinilai memang perlu, utamanya untuk memberikan jaminan keamanan untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Menindaklanjuti adanya ancaman ini, saya pun menginginkan supaya RUU antiterorisme bisa segera dikejar menuju DPR. Menko Polhulam pun agar bisa menyelesaikannya secepat mungkin,” beber mantan Wali Kota Solo tersebut.

Keterlibatan TNI untuk penanganan terorisme ini merupakan salah satu isu yang krusial, dimana terus diperdebatkan pada DPR. Sejumlah fraksi pun berpendapat apabila TNI tak memiliki kewenangan masuk dalam lingkup sipil. Namun pada sisi lain, TNI juga mempunyai kewenangan untuk bisa melakukan operasi militer, tidak hanya perang, berdasar pada Undang – Undang 34 / 2004 tentang TNI.

Tidak hanya Wiranto, Presiden Jokowi pun telah menugaskan Suhardi Alius selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk lebih menggiatkan pencegahan penyebaran terorisme, utamanya pada bidang pendidikan.

“Tindakan pencegahan pun terus dilakukan pada tempat ibadah, sekolah, dalam penjara, lalu pada media sosial,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya memang Presiden Jokowi secara terbuka telah meminta revisi Undang – Undang antiterorisme ini bisa dipercepat pada parlemen dan para pembantunya. Permintaan itu disampaikan sesudah peristiwa bom bunuh diri telah terjadi di Kampung Melayu.

Be Sociable, Share!