Kabar Nasional – Jokowi : Partai Yang Sakiti Hati Rakyat Sangat Mengecewakan

Kabar masih membicarakan masalah Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah memberikan putusan kalau Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menjadi sah Undang-Undang, untuk hari ini di dini hari tadi, Jumat 26 September 2014.

Dari undang-undang tersebut yang sudah memberikan suatu pernyataan dari putusan kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya bisa di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing tingkat.

Seperti dari presiden terpilih, Joko Widodo memberikan suatu tanggapan masalah pengesahan RUU Pilkada tersebut. Anggapan dari Jokowi, sapaan yang akrab kepada joko Widodo, setelah di sahkannya RUU ini menjadikan suatu bukti kalau DPR sudah mencederai hak politik dari rakyatnya.

“Dari masyarakat yang bisa melihat partai mana yang akan bisa memberikan mengambil hak politik rakyat. Rakyat yang harus bisa mencatat partai mana saja yang memberikan suatu hak untuk merebut,” ujar dari Jokowi berada di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Masalah dari sikap Demokrat yang telah melakukan walkout di mana dari Jokowi yang tidak ingin untuk menanggapi masalah tersebut berlebihan.

“Saya yang mengira akan keputusan dari Demokrat itu sudah menjadi keputusan mereka sendiri” ujarnya menegaskan.

Langkah apa saja yang akan bisa di ambil dari koalisi PDIP yang akan datang.

“Nantinya akan ada sendiri. Kan masih baru di putuskan tadi malam,”ujar dari Jokowi.

Jokowi yang menjadi kepala daerah yang di pilih oleh rakyat langsung. Baik semenjak menjabat Wali berada di kota Solo,maupun dari Gubernur DKI Jakarta yang ada di saat ini. Reaksi akan penolakan kepada pilkada melalui DPRD sebelum pernah di suarakan dari beberapa kepala daerah.

Wali kota Bandung Ridwan Kamil yang akan di sapa dengan sebutan Emil memberikan suatu ungkapan, pilkada langsung oleh rakyat akan bisa menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat seiring berjalannya roda pemerintahan yang ada saat ini dan nanti.

Seperti ungkapan dari Emil, sebanyak 510 bupati dan wali kota memberikan suatu penolakan kalau pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

About The Author