Kabar Nasional – Jokowi Tidak Menginginkan Ambang Batas Pencalonan Presiden Diturunkan

Presiden Joko Widodo telah menyatakan sikap pemerintah tegas pada ambang batas pencalonan presiden di dalam undang – undang No 22 tahun 2007 terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu. Kabar ini memang tengah ramai dibicarakan, sebab kurang dari dua tahun lagi, proses pemilihan Presiden akan kembali digelar di Indonesia.

Jokowi telah menuturkan demokrasi yang ada di Indonesia selama ini telah terbentuk pada ambang batas pencalonan presiden serta wakil presiden 20 % kursi DPR maupun 25 % suara nasional. Dirinya pun menilai bahwasannya demokrasi Indonesia tak akan tumbuh apabila ambang batas pencalonan Presiden diturunkan.

“Dulu sudah 20 %, masa kita ingin kembali ke 0? Mestinya yang semakin ke sana ya semakin konsisten,” ungkap Presiden Jokowi ketika ditemui di Ungaran, Semarang pada Sabtu 17/6/2017.

Aturan 20 – 25 % sudah diatur pada undang – undang no 42 tahun 2008 terkiat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dirinya pun mengutuskan Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri guna menjaga konsistensi pemerintah serta mengawal proses pembahasan bersama dengan parlemen.

Presiden Jokowi telah menjelaskan bahwasannya pemerintah saat ini masih terus berdialog bersama fraksi – fraksi pada DPR guna mencapai kesepakatan.

“Janganlah hanya kepentingan pemilu atau Pilpres ini. Harus ada visi ke depan. Kita pun harus bisa menyiapkan hal itu,” imbuhnya.

Presiden Jokowi pun enggan untuk memberikan komentar yang lebih lanjut, utamanya terkait opsi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang atau Perppu. Presiden Joko Widodo pun telah memilih untuk menarik diri atas pembahasan tersebut sebab hal itu masih berproses.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri telah menyatakan apabila pemerintah tetap pada 20 – 25 % guna ambang batas pencalonan presiden. Apabila tak terakomodasi serta pembahasan yang berujung voting. Tjahjo pun mengancam, apabila pemerintah pun akan menarik diri atas pembahasan hal itu.

Konsekuensinya ialah Pemilu 2019 akan kembali memakai peraturan yang lama, yakni ambang batas pencalonan presiden pada besaran 20 – 25 %.

Ketika ditanya secara terpisah, Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara telah meyakini apabila ambang batas pencalonan presiden  pun akan disepakati parlemen serta pemerintah pada waktu dekat ini.

About The Author