Kabar Nasional – Kemendagri Melarang Kegiatan serta Bendera HTI Berkibar

Kementerian Dalam Negeri akan segera mengeluarkan radiogra pada seluruh  jajaran dari Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) di daerah setelah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu pagi 19/7/2017.

Radiogram akan dikirim dengan substansi supaya seluruh Kesbangpol bisa mewaspadai akan kemungkinan adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh mantan anggota HTI atau pun para pendukungnya. Mereka pun meminta melarang seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh HTI.

Tidak hanya melarang mantan anggota serta pengurus dalam melakukan kegiatan. Mereka pun tidak diperkenankan lagi untuk memakai bendera maupun symbol dari HTI sesudah resmi dicabutnya status dari badan hukum organisasi itu.

“Kemudian juga akan berkoordinasi bersama unsur – unsure Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) pada wilayah masing – masing guna melarang seluruh kegiatan yang mungkin akan dilakukan oleh HTI. Hal ini guna mengantisipasi bila mendapati tindakan – tindakan yang dimungkinkan dilakukan oleh HTI,” ujar Soedarmo selaku Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Meski pun dilarang untuk melakukan kegiatan, tetapi mantang anggota serta pengurus HTI masih tetap diperbolehkkan untu melakukan unjuk rasa menentang atas pencabutan status badan hukum oleh pemerintah.

Soedarmo pun mengimbau apabila demo yang akan dilakukan oleh aktivis atau pun pendukung HTI, hendanya sudah mengantongi izin terlebih dulu sebelum melakukannya.

Selain melarang untuk melakukan kegiatan bagi anggota maupun pendukung HTI, pemerintah pun disebut sudah mulai aktif dalam mengawasi gerak – gerik dari mantan pengurus serta anggota dari organisasi yang memang baru dibubarkan tersebut. Pengawasan pun dilakukan guna mencegah adanya kegiatan yang dilakukan oleh mantan anggota HTI.

“Kami masih melakukan pengawasan pada pengurus yang ada di daerah. Jangan biarkan mereka masih terus melakukan kegiatan dakwah yang mungkin saja mengerah ke khilafah. Bagi mereka yang sudah pernah bergabung, khususnya ASN serta PNS, kita harapkan untuk kembali menuju akidah yang semula,” imbuhnya.

Meski pun pada AD/ART telah mencantumkan Pancasila menjadi ideology pada badan hukum perkumpulannya, kegiatan serta aktivitas HTI lebih banyak bertentangan dengan Pancasila serta jiwa NKRI.

About The Author