Kabar Nasional – Keprihatinan Lembaga Internasional dari Vonis Kepada Ahok

 

Vonis penjara selama 2 tahun yang telah dijatuhkan pada Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama, atas dugaan kasus penistaan agama, tak hanya menyita perhatian dari masyarakat dalam negeri semata. Sejumlah organisasi internasional pemerhati Hak Asasi Manusia, tak luput ikut prihatin atas putusan yang telah dijatuhkan pada pria yang akrab disapa dengan sebutan Ahok itu.

Kantor Komisaris Tinggi Persatuan Bangsa – Bangsa untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR dengan melalui medsos Twitter telah menyatakan keprihatinannya atas vonis penjara yang telah diatuhkan pada Ahok atas kasus dugaan penistaan agama. Lembaga yang telah dibentuk sejak 20 Desember 1993 tersebut telah menyerukan supaya pasal penistaan agama itu segera ditinjau ulang.

Tanggapan dari vonis penjara selama 2 tahun kepada Ahok, pun dating dari APHR atau ASEAN Parliamentarians for Human Rights yang merupakan wadah perkumpulan dari anggota DPR se- ASEAN. Dalam sebuah pernyataan, mereka turut mengungkapkan rasa keprihatinannya.

“Putusan itu sangatlah membingungkan serta tak hanya untuk Indonesia, namun juga untuk seluruh kawasan yang ada di ASEAN. Indonesia telah dipandang sebagai salah satu pemimpin kawasan pada urusan demokrasi serta keterbukaan. Putusan ini telah menempatkan posisi itu pada bahaya serta menimbulkan adanya kekhawatiran atas masa depan Indonesia, yang merupakan masyarakat yang beragam, toleran serta terbuka,” sebagaimana pernyataan dari Charles Santiago selaku anggota legislatif dari Malaysia yang juga menjadi Ketua APHR pada situs resmi dari organisasi itu.

Melalui pernyataan itu, APHR pun mengungkapkan apabila vonis yang sudah dijatuhkan pada AHok bisa membesarkan hati dari kelompok garis keras.

“Pada kasus ini telah menunjukkan akan perlunya Indonesia untuk mengambil langkah – langkah yang mampu untuk mengatasi akan meningkatnya intoleransi agama serta merevisi undang – undang untuk memastikan kepatuhan akan standar Hak Asasi Manusia internasional. Juga termasuk akan kebebasan berekspresi, kepercayaan serta berpikir,” ujar Santiago.

Amnesty Internasiol selaku organisasi pemerhati HAM pada situs resminya telah memuat tanggapan dari vonis yang dijatuhkan pada AHok pada sebuah artikel yang berjudul “Indonesia: Ahok conviction for blasphemy is an injustice”.

“Memang putusan ini telah menunjukkan ketidakadilan yang telah melekat dalam hokum penistaan agama yang berlaku di Indonesia, itu haus secepatnya dicabut,” kata Champa Patel selaku Direktur Amnesty Internasional kawasan Asia Tenggara serta Pasifik.

Be Sociable, Share!