Kabar Nasional – KPK Akan Ajukan Banding Terkait Putusan Hakim Kepada Anas

 

Dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah memberikan kepastian akan bisa mengajukan banding dengan adanya putusan penjara selama 8 tahun dan denda yang besarnya adalah Rp 300 juta subsidiary 3 bulan kurungan terhadap Anas Urbaningrum.

“KPK yang akan bisa melakukan ajuan banding terkait dengan putusan Anas Urbaningrum,” jar dari Johan Budi yang menjadi Juru Bicara dari KPK, di beritakan kepada wartawan yang berada di kantornya, hari ini Kamis (25/9/14).

Johan Budi mengatakan, nantinya akan ada beberapa pertimbangan maka dari itu KPK akan bisa mengajukan upaya banding terhadap putusan mantan Ketua Umum dari Partai Demokrat tersebut. Seperti salah satunya adalah tidak terpenuhinya adanya dakwaan yang sudah di ajukan oleh Jaksa, yang di mana dakwaan kesatu primer serta dari dakwaan ketiga.

Lebih dari itu, putusan dari hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun, yang di mana di nilai jauh dari tuntutan dari Jaksa menurut Johan sendiri, menjadi salah satu pertimbangan. Jaksa KPK sendiri yang memberikan tuntutan kepada Anas untuk  bisa di penjarakan selama 15 tahun.

Seperti anggapan Johan, pihaknya akan segera mengakukan ajuan banding dalam waktu dekat ini.

Seperti yang sudah di kabarkan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor sudah menjatuhkan selama 8 tahun penjara dan denda besarnya adalah Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Anas Urbaningrum, Rabu 24 September 2014. Kini dari majelis hakim sendiri yang memberikan suatu dugaan gratifikasi terkait dengan proyek Hambalang dan beberapa proyek-proyek yang lainnya.

“Setelah mengadili, menyatakan terdakwa dari Anas Urbaningrum secara sah dan memberikan keyakinan bersalah melakukan tindakan korupsi secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang dengan beberapa kali,” ujar dari ketua majelis hakim yang bernama, Haswandi.

Anas yang sudah di nyatakan oleh Majelis Hakim dan terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaaan subsidiary, dirinya yang sudah melanggar Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Be Sociable, Share!