Kabar Nasional – KPK Menetapkan Tiga Pimpinan DPRD Mojokerto Sebagai Tersangka Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan pimpinan DPRP Mojokerjo yang berinisial ABF, UF dan PNO sebagai tersangka korupsi. Ketiganya telah ditangkap pada operasai tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK semenjak Jum’at malam 16/6/2017 hingga Sabtu dini hari 17/6/2017.

Mereka yang sudah ditangkap ialah Abdullah Fanani, Umar Farouq selaku Wakil Ketua DPRD serta Purnomo yang merupakan Ketua DPRP.

“Sesudah ekspos selesai dan yang menjadi tersangka sebagai penerima suap ialah ketua DPRD Mojokerto. ABF dan UF adalah wakil ketua DPRD Mojokerto,” ungkap Basaria Pandjaitan selau Wakil Ketua KPK ketika melakukan jumpa pers pada Sabtu 17/6/2017.

Sebagai pihak penerima, Basaria telah menjelaskan bahwasannya pimpinan DPRD Mojokerto telah disangkakan Pasal 12 huruf a atau pada Pasal 2 ayat 1 atau pun Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 / 1999 sebagaimana yang sudah diubah pada Undang – Undang Nomor 20 /2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo PasaI 55 ayat 1 KUHP.

Selain pimpinan DPRD, ternyata KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas Pekerja Umum & Tata Kota yang berinisial WF sebagai tersangka. Tersangka WF ini merupakan pemberi commitment fee pada pimpinan DPRD.

WF telah dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasaI 5 ayat 1 huruf b atau pasaI 13 Undang – Undang No 31/1999 sebagaimana yang sduah diubah pada Undang – Undang No 20 /2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kasus korupsi tersebut, terdapat dua orang yang telah diduga berperan menjadi perantara yaitu T dan H.

“Untuk H dan T saat ini masih proses periksa dan berstatus saksi,” ungkap Basaria.

Atas kasus tersebut, Komisi Pemberantas Korupsi pun mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 470 juta. Uang itu ditemukan pada mobil WF sebasar Rp 140 juta, pada mobil H ditemukan Rp 300 juta serta dari tangan T ditemukan Rp 30 juta.

Kasus tersebut telah berawal saat pimpinan DPRD Mojokerto telah menyetujui pengalihan anggaran atas hibah dari Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi anggaran untuk program penataan lingkungan Dinas PUPR kota Mojokerto pada tahun 2017 sebesar Rp 17 miliar. Pada awalnya, hal tersebut tak bisa terjadi sebab anggaran itu berasal dari pusat.

“Lalu dibicarakan kembali diantara DPR bersam Kepala Dinas PU yakni pengalihan anggaran uang dari dinas PU. Oleh kerana itu, tawar menawar pun akhirnya diberikan pada DPRD sebesar – besarnya Rp 500 juta,” pungkas Basaria.

About The Author