Kabar Nasional – KPK Miliki Catatan Penerima Suap di Klaten

 

Penyelidik dari KPK sampai dengan saat ini masih terus menelusuri pihak lain yang diduga terlibat pada kasus suap terkait dengan promosi jabatan pada Pemerintah Kabupaten Klaten. Penelurusan tersebut telah didasarkan pada sebuah buku catatan penerima suap yang berhasil disita oleh KPK.

“KPK berhasil mengamankan buku catatan penerima uang dari tangan Nina Puspitarini,” ungkap Laode M Syarif selaku Wakil Ketua KPK ketika ditemui di kantornya pada Sabtu 31/12/2016.

Nina yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang telah ditangkap oleh KPK pada rumah dinas Bupati Klaten. Tidak hanya Nina saja, KPK pun berhasil menangkap 7 orang lain pada lokasi tersebut, yakni Bambang Teguh (Oknum PNS), Suramlan (oknum PNS), Slamet (kabid Mutasi), Panca Wardhana (staf honorer), Sunarso (Swasta) dan Sukarno (Swasta).

Tetapi hanya Suramlan saja yang pada saat ini sudah berstatus sebagai seorang tersangka. Sementara itu, keenam orang lainnya, sampai dengan saat ini masih menjadi saksi.

Tidak hanya itu saja, KPK pun berhasil menangkap Sri Hartini selaku Bupati Klaten serta menetapkannya sebagai tersangka. Sri telah disangka sudah menerima suap guna mengatur promosi jabatan yang berada pada wilayahnya.

Ada juga sejumlah uang yang berhasil disita oleh KPK pada penangkapan tersebut, yakni sebesar Rp 80 juta pada rumah pribadinya. Sementara itu, dalam rumah dinas Sri, telah ditemukan uang sebesar Rp 2 miliar. Tidak hanya itu saja, ada juga USD 5.700 serta SGD 2.035 ang telah disita dari dalam rumah dinas yang ditempati oleh Sri.

Uang tersebut, diduga oleh KPK berasal dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan adanya promosi jabatan. KPK telah menyebutkan adanya pengepul yang sudah mengumpulkan uang haram itu.

“Pengepul indikasinya ada, namun masih dibutuhkan penyidikan lagi yang akan terus dilakukan oleh tim penyidik. Sampai dengan saat ini, telah ditetapkan oleh satu tersangka sebagai penerima,” ujar Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK di kantornya di Jalan HR Rasuna Said.

Febri telah mengungkapkan pada Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP, ditetapkan pada Sri sebab penyidik KPK telah beranggapan bahwasannya masih mungkin ada pihak lain yang telah menerima suap.  Tetapi sampai dengan saat ini Febri pun masih enggan untuk mengungkapkan siapakah pihak lain yang saat ini diincar oleh KPK.

Be Sociable, Share!