Kabar Nasional – KPK Telah Menerima Pengembalian Rp 250 Miliar Proyek e-KTP

 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, telah menerima pengembalian kerugian negara senilai Rp 250 miliar dari proyek pengadaan e-KTP atai Kartu Tanda Penduduk elektronik. Sumber dari pengembalian tersebut berasal dari pihak vendor pengadaan alat e-KTP serta dari perseorangan.

“Total uang yang sudah dikembalikan senilai Rp 250 miliar. Masih belum terlambat bagi pihak – pihak yang telah menerima uang yang berkaitan dengan proyek e-KTP agar segera mengembalikan uang tersebut pada KPK,” ungkap Febri ketika ditemui di Gedung KPK Jakarta pada Rabu 8/2/2017.

Meski pun demikian, Febri juga menyatakan bahwa pengembalian uang itu tak akan menghapuskan proses pidana bagi orang bersangkutan. Tetapi menurutnya, dengan adanya pengembalian uang tersebut, juga bisa menjadi salah satu factor untuk bisa meringankan proses hukum yang saat ini masih terus berjalan.

“Sudah tentu orang bersangkutan akan tetap dikenakan pidana. Namun ini juga bisa menjadi pertimbangan yang bisa meringankan proses hukumnya,” imbuh Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita uang senilai Rp 247 miliar terkait atas kasus korupsi proyek e-KTP. Dari uang sitaaan yang telah berhasil disita, itu berdasarkan pada penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan di tahun 2016. Jumlah tersebut terbagi dalam tiga mata uang, yakni US$ 3,036 juta, Sin$ 1.132 serta Rp 206,95 miliar. Apabila dihitung dalam kurs rupiah, maka jumlahnya setara Rp 247 miliar.

Febri pun juga menyatakan bahwasannya berdasar dari hasil sitaan tersebut, masih belum maksimal apabila dibandingkan dengan kerugian yang telah dialami oleh negara dimana jumlahnya mencapai Rp 2,3 triliun. Dirinya pun menjelaskan bahwasannya KPK pun masih akan terus melakukan penelusuran terkait siapa saja yang tersangkut atau terlibat dalam kasus itu. Dari pihak swastam DPR atau pun dari Kementerian Dalam Negeri.

Proyek pengadaan e_ktp telah diketahui sudah mempergunakan uang negara senilai Rp 6 triliun. Berdasar pada hitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas penyelidikan KPK, telah terdapat dugaan penyelewengan dana senilai Rp 2,3 triliun pada proyek skala besar tersebut. Karena itulah, proses pengusutan dari kasus ini masih terus berlangsung.

Be Sociable, Share!