Kabar Nasional – Menteri Tjahjo Menonaktifkan Ahok

Menteri yang ada di dalam Negeri yaitu Tjahjo Kumolo akan segera memberhentikan sementara Gubernur DKI yaitu bapak Basuki Tjahaja Purnama dari jabatannya. Dari pemberhentian sementara itu memang dilakukan setelah no registrasi perkara yang sudah melibatkan Ahok sudah diterima Tjahjo dari PN Jakarta Utara.

Tjahjo tengah mengaku belum menerima no register perkara dugaan dari penistaan agama yang sudah melibatkan Ahok sampai saat ini. hal itu  tengah dibutuhkan untuk bisa menghentikan sementara kepala daerah yang sduah tersangkat perkara, seperti yang sudah diamanatkan dari Undang-undang No 23 pada tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah.

“Setelah ada dan keluar nomor register perkara maka baru proses pemberhentian sementara yaitu selama dalam proses persidangan,” jelas Tjahjo di dalam keterangannya, seperti yang sduah dilansir dalam cnnindonesia.com pada hari Rabu, 14/12/2016.

Pengaturan yang terkait dengan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah sudah tercantum di pasal 83 Undang-Undang Pemda. Di dalam ayat 1 Undang-undang telah disebutkan dan dikatakan bahwasannya kepala daerah dan atau wakilnya bisa diberhentikan sementara dikarenakan didakwa telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang akan terancam dengan pidana penjara kurang lebih 5 tahun, tindak pidana korupsi, maker, tindak pidana terorismen, tindak pidana kepada keamanan negara dan atau perbuatan lainnya yang bisa memecahkan belah NKRI.

Jadi, pemberhentian sementara memang harus berdasarkan register perkara yang ad adi pengadilan, seperti saja sudah diatur dalam ayat 2 pasal 83 UU penda. Dari pemberhentian sementara itu dilakukan oleh pihak Presiden untuk seorang Gubernur dan oleh pihak Menteri untuk para BUpati ataupun Wali Kota.

Jiak akan memberhentikan secara sementara Ahok dari jabatannya, Tjahjo memang enggan mengevaluasi petahanan itu dari statusnya sebagai peserta dari PIlkada 2017. Bagi Tjahjo, status Ahok emmang sebagai peserta Pilkada 2017 adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum.

“Terkait dengan kampanye meurpakan hak KPU yang bsia menilainya sebagai ketentuan ataukah peraturan KPU. Bagi saya, dipisahkan haknya sebagai salah satu calon pilkada,” jelasnya.

Ahok memang sudah resmi menjadi terdakwa setelah adanya perkara mulali disidangkan di Pengadilan Negara Jakarta Utara, yaitu pada hari Selasa, 13/12/2016. Dia  tengah didakwa melanggar pasal 156 dan juga dari pasal 156a KUHP yang tengah mengatur mengenai penistaan agama.

About The Author