Kabar Nasional – MK Merupakan Satu – satunya Lembaga yang Tidak Diawasi

 

Setara Institute teah menyebutkan apabila Mahkamah Konstitusi merupakan satu – satunya lembaga negara yang tak memiliki lembaga pengawasan pihak eksternal. Hal tersebut telah menjadi salah satu penyebab dari munculnya perkara hakim pada MK, termasuk diantaranya kasus Patrialis Akbar.

Ismail Hasani selau Direktur Setara Institute menyebutkan apabila tak adanya pengawasan kepada MK, telah berpengaruh atas lemahnya system pengawasan sera keseimbangan di MK.

Pada awalnya, Komisi Yudisial telah mempunyai kewenangan guna melakukan pengawasan pada MK. Tetapi, undang – undang yang telah mengatur hal itu, telah dibatalkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi.

“Lalu dibuatlah perppu, namun dibuat lagi revisi undang – undang, lalu dibatalkan lagi. Hingga sampai dengan saat ini, tak ada lembaga lainnya yang mengawasi MK,” ujar Ismail ketika ditemui di Kantor Setara Institute pada Minggu 20/8/2017.

Setara Institute pernah mendorong MRP agar memberikan pengawasan, tetapi dikarenakan MPR tak mempunyai hubungan ketatanegaraan dengan Mahkamah Konstitusi, maka pengawasan tersebut tidak bisa dilakukan.

Dengan tidak ada lembaga yang telah mengawasi MK, maka MK pun akhirnya berinisiatif untuk membuat sendiri dewan etik, dimana anggotanya berisikan hakim MK serta mantan hakim Mahkamah Konstitusi.

“Secara adhoc, telah membentuk majelis dewan kehormatan hakim saat ada kasus, misalnya Patrialis Akbar atau Akil Mochtar. Sehingga, MK tak ada pengawasan,” imbuh Ismail.

Selain dengan tidak ada lembaga pengawas, ada sejumlah persoalan lain pada MK yang telah melatarbelakangi kemunculan kasus Patrialis Akbar.

Pertama terkait atas kewenangan absolute MK. Kewenangan itu bisa dilihat atas pembatalan undang – undang terkait atas kepentingannya sendiri, salah satunya terkait atas pengawasan eksternal untuk Mahkamah Konstitusi.

“Sehingga ini satu lembaha negara yang luar biasa powernya, kekuasaannya,” tandasnya.

Persoalan yang lainnya, terkaiat atas akuntabilitas proses seleksi hakim serta terkait atas manajemen perkara.

“Masalah ini yang telah menyebabkan adanya potensi abuse / penyalahgunaan pada masa datang bisa saja akan terjadi, disenjang persoalan mendasar tidak diatasi,” beber Ismail.

“MK telah mengambil kewenangan Presiden dan DPR. Sebab yang berwenang dalam membentuk undang – undang merupakan kewenangan Presiden dan DPR. Pada konsteks ultra vires, bukannya perkara yang main – main,” pungkasnya.

Be Sociable, Share!