Kabar Nasional – Pansus Menargetkan Revisi UU Antiterorisme bisa Selesai Oktober Mendatang

Pemerintah telah mendesak supaya Panitia Khusus Amandemen UU Nomor 15 Tahun 2003 terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar segera diselesaikan. Pansus juga menargetkan akan pembahasan revisi Undang – Undang Antiterorisme tersebut bisa selesai di bulan Oktober 2017.

“Ekspektasinya kami akan diselesaikan pada dua kali masa sidang, mungkin pada bulan Oktober,” ujar Bobby Adhityo Rizaldi selaku anggota Pansus Revisi Undang – Undang Antiterorisme pada sebuah diskusi yang berlangsung di kawasan Cikini pada Sabtu 3/6/2017.

Menurut Bobby, masih terdapat sejumlah perdebatan pada pembahasan dari revisi Undang – Undang Antiterorisme. Bobby juga menambahkan bahwa dari 115 DIM (Dafar Inventarisasi Masalah), Pansus telah menyelesaikan ada sekitar 70 masalah, 45 masalah sisanya masih akan dibahas.

Tidak hanya itu saja, anggota dari Komisi l DPR tersebut juga mengatakan apabila revisi Undang – Undangan Antiterorisme juga perlu untuk disinkronasikan bersama aturan yang lainnya, yang tentu  saja berkaitan dengan teroris. Sebagaimana Undang – Undang terkait Tentara Nasional Indonesia dan Undang – Undang Intelijen.

“Memang ada Perpres di antara Tahun 2010 – 2012 terkait BNPT, kemudian ada lagi Undang – Undang pada tahun 2016 terkait LPSK serta ada pula pasal yang terkiat keterlibatan anak, itu juga terdapat pada Undang – Undang system peradilan anak,” imbuhnya.

Bobby juga mengatakan apabila harmonisasi diatara aturan terkait terorisme memang perlu untuk dilakukan. Utamanya terkait peran dari Badan Nasional Indonesia. meski pun sudah disebutkan adanya pemaksimalan intelijen, tetapi pada draff revisi Undang – Undang Antiterorisme, tak disebut secara rinci.

“Nah, bagaimanakah peran dari BIN masuk dalam Undang – Undang. Sebab Undang – Undang tersebut tak disebutkan intelijennya siapa. Oleh sebab itu, perlu adanya harmonisasi. Sehingga, satu kata BIN masih belum ada, makanya akan kami masukkan,” imbuhnya.

Menurut Bobby, pansus tak ingin terburu – buru serta mementingkan kecepatan guna merampungkan revisi dari Undang – Undang tersebut. Terlebih lagi, Undang – Undang Antiterorisme tersebut erat kaitannya dengan isu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM.

“Tidak hanyakomprehensif, tentu saja harus diterima oleh masyarakat masuk akal, transparan dan rasional,” pungkas Bobby.

About The Author