Kabar Nasional – Para Penghindar Pajak Tidak Bisa Diselidiki

 

Sri Mulyani selaku menteri Keuangan telah menegaskan kasus tentang dugaan penghindaran pajak tidak dapat dijadikan sebagai bahan penyelidikan bagi para penegak hukum di dalam skema PP atau pengampunan Pajak.

Dia mengungkapkan keberadaan dari skema PP atau pengampunan pajak itu guna wajib pajak atau WP akan mendlekarasikan uangnya. Tidak hanya itu saja, sambung Mulyani, namun juga akan bersedia untuk membayar pajak tanpa merasa takut dipidana.

“memang tujuan dari pengampunan pajak untuk memberikan kesempatan untuk mereka agar segera membayar pajak,” jelas Mulyani saat di Malbes Polri, seperti yang dilasnir dalamcnnIndonesia.com pada hari Minggu, 31/07/2016.

Baginya, hanya ada 3 kasus utnuk pengecualian yang datanya bisa dibuka dari penegak hukum. Di dalam kasus tersbeut adalah narkoba, terorisme, dan juga perdagangan orang. Mulyani juga menegaskan dari pihaknya yang sduah meminta untuk pemberitahuan hal itu epada para jajaran polri yang terkait dengan adanya skema pengampunan pajak.

Dari Dirjen Pajak yaitu Dwijugiasteadi juga telah menyatakan data yang diserahkan oleh para WP merupakan data rahasia yang tidak bisa dipergunakan untuk bahan penyelidikan dari penegak hukum. Aturan itu merupakan turunan dari penjelasan yang sudah tertera di sebuah Undang-undang nomor 11 di tahun 2006 yaitu tentang pengampunan pajak.

“Data ini merupakan sebuah rahasia dan tidak bisa dipergunakan di dalam penyelidikan dan juga penuntuttan,” jelas Ken.

Namun, aparat dari penegak hukum bisa mencari data dari yang terkait itu dengan cara menyelidiki kasus tertentu dari berbagai pihak lainnya. data WP sudah diatur papar ken.

Bagi dia, polisi atau daripenegak hukum yang lain dpaat mencari data yang berkaitan dengan kasus yang sudah mereka usut dari pihak lainnya. hal itu, sudah menjadi aturan yang baku diakrenakan data dan juga informasi WP pengikut dari Pengampunan Pajak tidak akan dibocorkan, papar Ken.

Tito Karnavian selaku Kapolri Jenderal dan juga Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani di hari ini telah menggear sebuah konferensi video dari beberapa jajaran Kapolda yang terkait dengan adanya penanganan skema PP. Sejumah instruksi yang usdah diberikan oleh Kapolri tidak boleh diusutnya data WP namun, itu kecuali  3 kasus yang berkaitan dengan narkoba, tetorisme dan juga perdagangan orang.

Be Sociable, Share!