Kabar Nasional – Pegawai Kemdagri Membuat SPJ Fiktif pada Proyek e – KTP Sebesar Rp 2,5 MIliar

 

Junaidi selaku Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Sesdikjen Dukcapil Kemdagri mengaku sudah pernah membua sebuah surat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp 2,5 miliar. Hal itu dilakukan dalam pembukuan untuk anggaran dari proyek e – KTP. SPJ fiktif tersebut dibuat atas perintah dari terdakwa Sugiharto ketika proyek berjalan. Pada waktu itu, Sugiharto menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Laporan tersebut dibuat berdasarkan perintah dari Pak Sugiharto guna menutupi Rp 2,5 miliar,” kata Junaidi ketika bersaksi pada sidak kasus korupsi e – KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin 22/5/2017.

Menurutnya, terkait atas pembuatan SPJ fiktif tersebut, telah dilakukan sebab Sugiharto yang merupakan Pejabat Pembuatan Komitmen Proyek e – KTP sudah pernah meminjam uang proyek senilai Rp 2,5 miliar. Sampai dengan menjelang tutup buku anggaran, ternyata pinjaman itu belum juga dikembalikan.

Junaidi tak menanyakan, apakah tujuan dari Sugiharto atas peminjaman uang tersebut. Junaidi juga menambahkan apabila uang tersebut akhirnya telah diberikan kepada Sugiharto secara bertahap dan diambil pada biaya pagu anggaran serta pinjaman bendahara dari proyek e – KTP.

Tetapi sampai dengan menjelang tutup buku, nyatanya Sugiharto tak segera mengembalikan uang itu. Pada akhirnya, Junaidi bersama staf Kemendagri yang lain telah membuat SPJ fiktif mulai tiket, sampai dengan bukti pembayaran hotel. Dimana seolah – olah telah diperoleh dati para tim supervise dari proyek e – KTP di daerah.

“Hanya sekali saja saya membuatnya (SPJ fiktif). Itu untuk menutupi Rp 2,5 miliar saja,” tambahnya.

Sedangkan Sugiharto telah membantah bahwa dirinya sempat berutang hingga Rp 2,5 miliar dan menggunakan dana proyek e – KTP. Dirinya merasa tidak pernah meminjam uang dengan melalui anak buahnya.

“Yakin demi Allah, sama sekali saya tak pernah berhutang Rp 2,5 miliar sebagaimana yang telah dianggap oleh Pak Junaidi,” kata Sugiharto.

Sugiharto serta IRman telah didakwa sudah menyalahgunakan wewenang pada pengadaan proyek e – KTP di tahun 2011 – 2012. Proyek tersebut telah merugikan negara sampai Rp 2,3 triliun.

Be Sociable, Share!