Kabar Nasional – Pemerintah Membatalkan Pemberlakuan Full Day School

Pemerintah telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No 23 Tahun 2017 terkait Hari Sekolah. Pembatalan tersebut dilakukan sesudah Presiden Joko Widodo telah memanggil Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan & Kebudayaan serta Maruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia.

“Presiden masih akan melakukan penataan ulang atas regulasi tersebut, sehingga Peraturan Menteri akan jadi Peraturan Presiden,” ungkap Ma’ruf ketika ditemui di Kantor Presiden pada Senin 19/6/2017.

Keputusan tersebut telah diambil karena kebijakan full day school telah mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat. Kebijakan full day school justru dikhawatirkan akan mematikan sekolah non formal, seperti pondok pesantren serta Madrasah Diniyah.

Peraturan Presiden itu nantinya akan disusu bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa, Mahadjir Effendy, kemudian Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama, Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, PBNU, PP Muhammadiyah dan MUI.

Pada Perpres nantinya akan diatur penguatan atas Madrasah Diniyah serta pondok pesantren, utamanya untuk menangkal adanya kemungkinan berkembangnya radikalisme serta terorisme. Regulasi terbaru nantinya diharapkan akan lebih komprehensif serta mampu menampung aspirasi yang berkembang.

Ma’ruf mengatakan apabila Perpres bisa selesai dalam waktu dekat ini. sehingga bisa sesegera mungkinkin diterapkan dan membuat suasana menjadi tenang.

“Sebab prosesnya akan berjalan dengan cepat, maka Peraturan Menteri tak diberlakukan terlebih dahulu namun masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden,” kata Ma’ruf.

Secara terpisah, Muhadjir telah menunjukkan keutusan untuk memadatkan jam belajar di hari biasa sudah disetujui oleh Presiden pada rapat terbatas terkait Tindak Lanjut Program Nation Branding pada 3 Februari 2017.

“Presiden telah menyetujui usulan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas upaya menyinkronkan libur sekolah bersama libur pegawai. Hal itu bertujuan agar pada hari Sabtu dan Minggu bisa dipergunakan sebagai waktu untuk berlibur bagi masyarakat. Mereka bisa menikmati keberagaman budaya serta kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, hal itu akan segera ditindak lanjuti.”

Apabila tak berpolemik, kebijakan tersebut seharusnya berlaku mulai bulan depan yang bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru untuk tingkat SD, SMP, SMA dan sederajat.

About The Author