Kabar Nasional – Pemkab Garut Tengah Memantau Wawan yang Mengaku Jenderal Bintang Empat NII

 

Wawan Setiawan, warga dari Kampung Cibodas, Tegalgede, Kec Pakenjeng, Garut, Jabar telah mengaku sebagai jenderal dengan empat bintang pada Negara Islam Indonesia. Hal tersebut telah diungkapkannya pada Kepaa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahyudijaya terkait adanya dugaan masyarakat yang menganut paham alisan sesat tersebut.

“Saat ini masih berada pada tahapan pendalaman. Hal itu karena aktivitas yang terlihat baru dari permukaannya saja,” ujar Wahyudijaya sebagaimana yang telah dikutip dari merdeka.com pada Sabtu 25/3/2017.

Persoalan masyarakat pada daerah pelosok Garut tersebut, telah menjadi perhatian dari pemerintah dan Komunikasi Intelijen Daerah Garut yang telah mendalami serta mengawasi pergerakannya. Peran serta dari warga sekitar, juga memiliki dampak pada perkembangan dari kasus ini.

“Pada saat ini, aktivitas dari para pengikutnya pun terus dipantau oleh Kominda. Apabila ada yang perlu ditindak, maka tentu saja akan langsung dilakukan,” imbuhnya.

Dirinya juga menyampaikan apabila berdasarkan informasi yang sementara sudah diperolehnya, masih belum ada tindakan yang dianggap mengganggu kemanan serta ketertiban masyarakat. Tetapi Wawan diduga telah memiliki hubungan dengan salah seorang pria dari Senses Komara yang sudah pernah dihukum lantaran kasus makar yang telah terjadi di Garut.

“Orang itu telah berafiliasi bersama Sensen Komara yang dulu pernah dihukum lantaran kasus makar,” jelasnya.

Wahyudijaya juga mengungkapkan apabila persoalan terkait dengan pemahaman sesat tersebut memang sudah pernah terjadi pada sejumlah daerah. Bahkan, ada orang yang sudah mengaku menjadi Menteri Pertambangan NII dan telah melakukan aktivitas penggalian pada Kecamatan Pamulihan. Namun pada akhirnya, dirinya telah dihentikan oleh aparat kepolisian.

“Kasus Menteri Pertambangan dari NII yang telah melakukan penambangan tersebut, akhirnya mampu dihentikan aparat kepolisian,” kata Wahyudijaya.

Kasus tersebut merupakan doktrik keyakinan, karena itulah perlu adanya permbinaan yang berkoordinasi bersama Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakorpakem.

“Kami pun akan melakukan koordinasi bersama Bakorpakem dimana Kemenag ikut juga di dalamnya. Masalah tersebut berkaitan dengan keyakinan dan doktrin. Sehingga, harus ada keterlibatan dari seluruh pihak terkait,” pungkasnya.

Be Sociable, Share!

 
 

Tags

, , ,

Related Posts

  • No Related Posts

About the author