Kabar Nasional – Penyimpangan Penerimaan Siswa Baru

 

Ombudsman telah menyatakan apabila pihaknya sudah menemukan sejumlah pelanggaran yang memang bersifat konvensional serta masih pada proses penerimaan siswa di tahun ajaran baru yang sering disebut PPDB. Temuan tersebut didapatkan setelah melakukan sejumlah penyelidikan dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Kami telah memantau program – program di sekolah, seperti saat ujian hingga PPDB. Ada banyak temuan, salah satunya penyimpangan yang secara turun temurun terjadi pada PPDB. Misalnya pemilihan kursi, dimana kebanyakan pada sekolah favorit,” ungkap anggota Ombudsman Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama, Ahmad Saudi ketika ditemui di Gedung Ombudsman Jakarta pada Kamis 13/7/2017.

Sementara itu, penyimpangan yang berkaitan dengan proses PPDB tersebut, ialah melonjaknya jumlah pemohon yang tiba – tiba saja telah membuat surat keterangan tidak mampu supaya bisa diringankan biaya pendidikan. Server pada situs PPDB ada yang bermasalahm tetapi tidak disiapkan pengawasan secara manual, sehingga pihak sekolah pun dipaksa oleh DPRD agar menandatangani nota kesepakatan supaya memberikan peluang serta kebebasan dari anak pejabat agar diberikan jalur khusus untuk masuk pada sekolah tertentu.

“Pihak sekolah menjadi pihak yang paling tertindas, sebab mereka tentu saja tidak bisa menolak. Saat mereka diberitahukan logikanya, DPRD serta pihak sekolah itu harus saling bekerja sama supaya sekolah juga bisa tetap beroperasi,” imbuh Ahmad.

Ditemui secara tersepisah, Hamid Muhammad selaku Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, menanggapi atas pernyataan yang telah diungkapkan oleh anggota Ombudsman terkait atas pelanggaran yang terjadi pada PPDB, dirinya menyatakan apabila pihaknya pun sudah kerap kali mendapatkan laporan sejenis.

Dirinya pun meminta supaya Ombudsman bisa segera mengklarifikasi atas temuannya tersebut pada dinas terkait, begitu pula dengan kepala sekolah terlapor.

“Memang kita juga telah mendapatkan ribuan laporan atas aduan yang serupa. Sebaiknya pihak Ombudsman pun bisa segera melakukan klarifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota pada pelanggaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Dinas Pendidikan Provinsi pada pelanggaran tingkat Sekolah Menengah Atas, begitu pula dengan kepala sekolahnya,” ujar Hamid.

Hamid pun meminta supaya data – data yang sudah ditemukan oleh Ombudsman itu, segera dikirimkan kepada Kemdikbud agar segera ditindaklanjuti.

Be Sociable, Share!