Kabar Nasional – Perda Perangkat Daerah telah Disahkan, Seribu Jabatan Pemprov DKI Segera Dihapus

Sumarsono selaku Plt Gubernur DKI Jakarta telah menjelaskan akan adanya 1.060 jabatan yang nantinya akan dihilangkan dari jajaran pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dari penyesuaian dari berkuragnya jumlah atas SKPD yang awalnya 53 kini menjadi 42.

“Atas perubahan dari 53 ke 42, yang pertamanya kita pun akan menghapuskan 1.060 jabatan guna efisiensi. Kita pn akan menghapuskan dari semula bahwa DKI memiliki segala jabatan structural yakni mulai jabatan 1b hingga eselon 4b. 5.998 telah direncanakan pada Perda ini dan telah disepakati 4.038,” ungkap Sumarsono sesudah rapat paripurna penetarap dari Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah yang menjadi Peraturan Daerah di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa 13/12/2016.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soni (sapaan akrab dari Sumarsono), pengurangan jabatan  pun akan mengurangi dari anggaran pemda. Hal itu merupakan salah satu bentuk efisiensi di dalam anggaran.

“Efisiensinya, setalh kita menghitung ya perkiraannya mencapai Rp 151 miliar di setiap tahunnya. Jumlah tersebut merupakan efisiensi yang nantinya akan kita peroleh setelah perampingan melalui peraturan daerah yang baru tersebut,” imbuh Soni.

Lebih lanjut, Soni telah menjelaskan sejumlah SKPD yang telah berubah baik dari fungsi atau pun namanya. Salah satunya yang hanya mengalami perubahan nomenklatur ialah dinas Perhubungan dan Transportasi jadi Dinas Perhubungan.

“Apabila di kecamatan, kota / kabupaten tidak ada. Lebih banyaknya ada di Provinsi dan yang paling menonjol pada perubahannya ialah yang pertama pada Dinas Perhubungan dan Transportasi tersebut telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Perhubungan,” kata Soni.

Dirinya juga menambahkan bila Dinas Informasi, Komunikasi dan Kehumasan menjadi Dinas informasi, Komunikasi dan Stastistik. Juga ada badan yang telah berubah menjadi dinas, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana telah berubah Dinas Perlindingan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Soni menambahkan apabila para pejabat yang memiliki jabatan tetap, maka akan dikukuhkan serta yang telah berukan akan segera dilantik paling Iambat pada awal bulan Januari 2017. Dirinya juga telah mengatakan bahwa tidak aka nada banyak yang melakukan perubahan terkait dengan orang  – orang yang akan mengisi sejumlah jabatan.

About The Author