Kabar Nasional – PNS Tak Diperbolehkan Meminta Cuti Tambahan Lebaran

 

Asman Abnur selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi telah mengimbau pada para pemimpin instansi pemerintah agar tidak memberikan cuti tambahan kepada para Pegawai Negeri Sipil. Baik sebelum atau pun sesudah cuti bersama saat Hari Raya Idul Fitri 2017.

Sebelumnya, memang pemerintah telah menetapkan apabila cuti bersaa telah terhitung mulai 27 – 30 Juni 2017. Sebagaimana yang telah dikutip berdasarkan Surat Menteri PAN – RB Nomor B/21/M.KT.02/2017 pada Sabtu 3/6/2017, Asman telah mengatakan apabila cuti bersama tak akan mengurangi cuti tahunan.

Itulah mengapa, pemimpin instansi pemerintah telah diimbau untuk tidak memberikan cuti tahunan kepada prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), ASN (Apratur Sipil Negara), anggota Polri (Kepolisian Republik Indonesia) pada lingkungannya masing – masing , baik sebelum atau sesudah pelaksaan cuti bersama. Hal tersebut sudah sesuai dengan amanat dari Pasal 333 ayat 3 tentang Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil

“Bagi TNI, Polri, ASN yang ketika cuti bersama dikarenakan tugas harus memberikan pelayanan pada masyarakat, semisal pegawai rumah sakit, bea dan cukai, petugas imigrasi, lembaga pemasyarakatan dan lainnya, sehingga tak bisa melaksanakan cuti bersama, bisa diberikan tambahan cuti tahunan sebanyak cuti bersama itu,” ungkap Asman sebagaimana yang telah dikutipkan dari surat yang telah ditekennya pada Selasa 30/5/2017.

Lebih lanjut lagi, Asman pun memastikan sesudah pelaksanaan cuti bersama nantinya berakhir, semua aktivitas pada instansi pemerintahan pun harus berjalan dengan normal. Utamanya yang menyangkut atas penyelenggaraan pelayanan publik.

“imbauan tersebut agar diteruskan pada selurun jajaran instansi pemerintah sampai unit organisasi yang paling rendah. Terus melakukan monitoring serta evaluasi terhadap imbauan ini guna menjaga kedisiplinan dari Aparatur Negara, baik TNI, POLRI maupun PNS,” jelasnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS wajib untuk masuk kerja serta menaati ketentuan – ketentuan jam kerja yang memang sudah diatur pejabat instansi terkait.

Apabila melakukan pelanggaran akan ketentuan tersebut, maka PNS akan terancam mendapatkan hukuman disiplin, bisa hukuman ringan, sedang atau pun berat. Tingkatan hukum kedisiplinan tersebut bergantung dari lamanya PNS itu absen.

Be Sociable, Share!