Kabar Nasional – Rekapitulasi Pilkada Papua Terhambat

 

Terdapat tiga kabupaten pada Provinsi Papua yang hingga saat ini masih beum selesai dalam proses merekapitulasi dari hasil pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah 2017. Dari ketiga kabupaten yang masih belum selesai dalam proses perhitungannya adalah Yapen, Intan Jaya dan Jayapura.

Masih belum tuntasnya proses rekapitulasi pada tiga kabupaten tersebut dikarenakan ada dua hal. Yang pertama karena adanya pemungutan suara ulang dan harus dilakukan pada ratusan TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kedua, terhambatnya proses rekapitulasi dikarenakan adanya kebakaran yang telah terjadi pada kantor KPUD Intan Jaya.

“Apabila Jayapura, terdapat sekitar 230 TPS yang harus melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Utamanya karena penyelenggaranya secara mendadak serta gelap sehingga ketika di lapangan di tukar – tukar, tidak sesuai dengan SK. Ada pula yang TPS – nya telah dipindah – pindah serta lain sebagainya,” ungkap Hadar Nafis Gumay selaku Komisioner KPU Republik Indonesia ketika ditemui di kantornya pada Selasa 7/3/2017.

Tidak hanya di Jayapura, ada pula 26 PSU yang masih belum diselenggarapan di kawasan Yapen hingga saat ini. Karena itulah, rekapitulasi pun masih belum bisa dilakukan sampai dengan PSU selesai dilaksanakan.

Sementara itu, pada Kabupaten Intan Jaya, sebenarnya sudah melaksanakan proses rekapitulasi dari hasil Pilkada 2017. Tetapi, terdapat perhitungan suara yang berasal dari 4 distrik disana yang masih belum dilakukan.

Hal tersebut telah terjadi dikarenakan dampak dari kerusuhan yang telah terjadi pada 23 Februari yang lalu serta membuat Kantor KPUD yang berada di Intan Jaya telah terbakar.

“Kami telah mendapatkan informasi itu kemarin diketok menjadi hasil, namun masih belum mampu mencakup dari semua distrik. Tak boleh apabila hasil Pilkada itu tidak mencakup dari semua wilayah. Kami pun memerintahakan harus bisa segera diselesaikan, kapan? Masih belum tahu,” imbuhnya.

Karena penundaan dari hasil rekapitulasi pemungutan suara dari tiga daerah tersebut, telah membuat daerah itu masih belum bisa untuk mengajukan gugatan sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Sebab gugatan sengketa Pilkada itu baru bisa dilakukan setelah 3 hari penetapan dari hasil pemungutan suara.

Be Sociable, Share!