Kabar Nasional – RI Mempertanyakan Keengganan Malaysia untuk Bahas MoU Ketenagakerjaan (Bagian II)

 

Terkait permasalahan MoU, saat ini memang menjadi sorotan. Sebab Malaysia saat ini tengah melakukan program pemutihan untuk penduduk asing tanpa izin atau PATI. Pemerintah Malaysia pun memperkirakan apabila 50 % dari 5.000.000 pekerja asing yang ada di negeranya, adalah PATI. Terdapat sekitaran 50 % dari PATI tersebut, merupakan TKI atau kurang lebih ada 2,5 juta WNI yang bekerja tanpa izin di negeri jiran.

Pada progam yang berlangsung tahun ini, Malaysia pun menargetkan akan mampu memutihkan 600.000 PATI. Tetapi sampai jatuh tempo 1 Juli yang lalu, hanya ada sekitar 155.162 PATI yang telah mengikuti program pemutihan. Atas keseluruhan PATI itu, hanya ada 35.590 orang yang merupakan warga negara Indonesia.

Hermono pun menjelaskan apabila jumlah WNI yang telah mengikuti program ini memang minim, sebab adanya sejumlah masalah. Problematika itu, sebenarnya memang bukan merupakan menjadi bagian kecil atas dampat tak adanya perjanjian ketenagakerjaan dari kedua negara.

Pada proses penyelidikan awal, terdapat 3 alasan init yang telah menyebabkan PATI WNI tidak mengikuti pemutihan itu, yakni kemelut upah, rumitnya persyaratan untuk program tersebut serta majikan yang tidak mengizinkan.

“Persyaratan untuk mendaftar pada program ini, memang begitu rumit. Oleh sebab itu, ada banyak PATI yang berasal dari Indonesia tak memenuhi syarat. Program tersebut tak bisa diikuti mereka yang memang dari awal telah masuk secara ilegal, tak memiliki majikan tetap, serta kabur dari majikan,” beber Hermono.

Hermono juga menambahkan apabila persyaratan itu begitu sulit, oleh sebab itu ada banyak TKI yang masuk melalui jalur ilegal, kesulitan. Tidak hanya itu saja, banyak TKI yang tidak mempunyai majikan tetap, utamanya yang bergelut pada bidang konstruksi.

“Orang – orange yang telah bekerja pada bidang konstruksi, memang biasanya bekerja hanya untuk mandor, bukannya pada perusahaan. Apabila mandor memang membutuhkan pekerjaan pada perusahaan satu, tentu mereka mampu menempatkan TKI dimana saja. Oleh sebab itu, majikan tak tetap,” imbuhnya.

Masalah ini pun sudah dibahas pada usulan MoU yang sudah diajukan oleh pemerintah Indonesia untuk Malaysia di bulan November yang lalu. Hermono pun menambahkan apabila pemerintah sudah meminta adanya entitas khusus yang nantinya menaungi pekerja kontruksi yang berasal dari Indonesia.

Be Sociable, Share!