Kabar Nasional – Sebelum Dilantik, Djarot Minta Restu dari Warga Kepulauan Seribu

Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Djarot Saiful Hidayat telah meminta doa restu pada masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu. Hal itu karena dirinya akan segera dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 15/6/2017 mendatang oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Djarot akan menggantikan posisi dari Basuki Tjahaja Purnama yang sudah mengundurkan diri.

“Setelah Pak Ahok mundur, sebentar lagi saya pun akan segera dilantik untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga, tolong doakan saya. Bantu saya untuk bisa mengemban amanah ini,” ungkap Djarot ketika bersilaturahmu bersama lembaga pemasyarakatan se – Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang bertempat di Pulau Untung Jawa pada Sabtu 10/6/2017.

Djarot juga telah menegaskan apabila dirinya bersama Ahok tetap menjadi satu bagian. Dirinya tetap akan terus meneruskan program yang dimiliki oleh Jokowi dan Ahok saat mereka menjabat Gubernur serta Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Saya bersama Pak Basuki merupakan satu kesatuan. Sehingga tugas saya untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi dan Pak Basuki,” imbuh Djarot.

Meski pun demikian, dihadapan dari awak media, Djarot pun mengaku masih belum mendapatkan surat undangan untuk pelantikan tersebut. Tetapi dirinya telah mengatakan sudah siap bila harus segera mungkin dilantik.

“Siap tidak siap kan mesti harus bersiap,” tambahnya.

Kemarin, kepastian terkait akan pelantikan Djarot juga sudah disampaikan Sumarsono selaku Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan tersebut, ungkap Sumarsono segera dilakukan pada Istana Negara di siang hari.

“Memang betul ada pelantikan pada 15 Juni siang,” ungkap Sumarsono pada CNNIndonesia.com.

Djarot akan dilantik menjadi Gubernur karena Ahok telah menyandang status sebagai narapidana pada kasus penodaan agama yang telah menjeratnya. Status hokum dari Ahok sudah berkekuatan hukum tetap setelah dicabutnya pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dari vonis yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sesudah resmi berstatus sebagai narapidana, Ahok pun diberhentikan atas jabatannya sesuai dengan amanat Pasal 78 ayat 1 & 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah.

About The Author