Kabar Nasional – Terkait Suap Kemenakertrans, Politikus dari Partai Golkar Divonis Empat Tahun Penjara

 

Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis selama 4 tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider2 bulan kurungan kepada Charles Mesang. Charles Mesang merupakan mantan anggota DPR yang diusung oleh Partai Golkar.

Charles sudah terbukti menerima suap atas penambahan anggaran pada Direktorat Jendral Pembinaan Pemabangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi atau Ditjen P2KTrans Kamanakertrans, yang saat ini namanya berubah jadi Kemenaker.

“Mengadili, menyatakan bila terdakwa sudah terbukti secara sah serta meyakinkan sudah melakukan tindak pidana korupsi,” sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Haryono selaku Ketua Majelis Hakim ketika membacakan amar putusan pada Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 7/9/2017.

Vonis yang dijatihkan oleh hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 5 tahun penjara. Hakim telah menyatakan Charles sudah terbukti menerima suap senilai US$ 80.000 atau setara dengan Rp 9,75 miliar. Uang suap tersebut datang dari Jamaluddin Malik selaku Dirjen P2KTrans. Jamaluddin sendiri telah menjadi terpidana pada kasus ini. Namun, uang suap tersebut sudah dikembalikan pada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain dijatuhi dengan hukuman penjara, hakim pun mencabut hak politik dari Charles dalam kurun waktu 2 tahun. Pencabutan dari hak politik Charles tersebut terkait akan penerimaan suap yang sebagain sudah dipergunakan dalam penjaringan calon Bupati Alor Nusa Tenggara Timur senilai Rp 150 juta.

“Menyatakan untuk mencabut hak terdakwa dipilih pada jabatan politik dalam kurun waktu 2 tahun, terhitung setelah terdakwa selesai dalam menjalani pidana pokoknya,” imbuh Haryono.

Pada perkara ini, Charles memang sudah terbukti membantu dalam menyetujui permintaan dari Ditjen P2Ktrans guna menambahkan anggaran pada dana tugas pembatuan pada tahun anggaran 2014 yang disalurkan pada sejumlah daerah. Beberapa diantaranya ada di Takalar, Aceh Timur, Sumba Timur, Banyuasin, Halmahera Tengah serta Sumatera Selatan.

Charles telah dinilai sudah melanggar Pasal 12 hufuf a Undang – undang 31 / 1999 sebagaimana yang telah diubah pada UU 20/2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

Be Sociable, Share!