Kabar Nasional – Terungkap, Siapakah Pengusul Naiknya Tarif STNK dan BPKB

 

Kementerian Keuangan telah mengungkapkan pengusul awal dari kenaikan atas tarif pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB serta Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK. Usulan awal tersebut telah berasal Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab,berdasarkan penemuan yang ada di lapangan, terdapat adanya kenaikan dari bahan material yang telah digunakan dalam pembuatan STNK dan BPKB.

“Awalnya Badan Anggaran DPR telah memberikan masukan bahwasannya PNBP di Polri yang telah berlaku mulai 2010 sehingga perlu untuk dilakukan revisi,” kata Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana yang telah dikutip dari di Jakarta pada Sabtu 7/1/2017.

Askolani melanjutkan dengan disertai atas rekomendasi BPK serta Badan Anggaran DPR tersebut, Polri lantas mengusulakan hal itu pada Dirjen Anggaran Kemenkeu guna membahas tariff PNBP itu dan kemudian telah diajuakan PP tarifnya.

“Penyesuaian atas tarif PNBP yang terkait dnegan STNK serta BPKB tersebut telah dilakukan sebab tarif dasarnya memang sudah tepat, berdasar pada kondisi di tahun 2010. Tarif dasar pada tahun 2010 kemudian telah dinaikkkan di tahun 2016 supaya pelayanan pin bisa ditingkatkan dengan cara online sehingga akan lebih cepat. Hal itu disertai dengan jaminan atas kepastian dari tarif yang bisa lebih transparan serta akuntabel,” jelas Askolani.

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Askolani bahwa pemerintah telah mempertimbangkan atas upaya yang matang pada penyesuaian tariff ini serta pembahasannya pun tak dilakukan pada waktu yang singkat. Tidak hanya itu saja, penyesuaian dari tarif PNBP tersebut, sudah dijadikan pada basis perhitungan pada Undang – Undang terkait atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Tahun Anggaran 2017.

Sebelumnya, sejumlah pemangku jabatan yang terkait sudah saling melempar tanggung jawab terkait atas penyebab dari kenaikan tariff dalam pengurusan STNK dan BPKB. Mulai dari Presiden, pihak Kepolisian, serta Dewan Perwakilan Rakyat telah menolak disebut sebagai biang keladi atas kenaikan dari biaya pengurusan administrasi dalam pengesahan STNK dan BPKB. Karena itulah, ketika ditanya terkait atas keputusan siapakah kenaikan tarif ini telah disahkan, sejumlah pihak tersebut nampak tidak tahu – menahu dari manakah asalnya. Namun akhirnya, kini sudah diketahui siapakah yang telah mengusulkan kenaiakan tarif ini.

Be Sociable, Share!