Home » Otomotif »

Kabar Otomotif – Honda dan Yamaha Bersalah, Didenda Capai Rp 25 Miliar

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Republik Indonesia telah memutuskan bahwa Honda dan Yamaha telah melakukan pelanggaran. PT Astra Honda Motor dan PT Yahama Indonesia Motor Manufacturing sudah terbukti telah melakkan kartel pada industri sepeda motor berjenis skuter matic 110 – 125 cc yang tersebar di Indonesia. Mereka pun juga telah melakukan pelanggaran atas Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Praktek MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sementara itu, putusan tersebut telah dibacakan oleh Tresna Priyana Soemardi dan R. Kurnia Syaranie selaku Ketua Majelis serta Munrokhim Misanam selaku anggota MajeIis Komisi pada Ruang Sidang KPPU di Jakarta pada Senin 20/2/2017.

“Majelis KPPU pun memutuskan untuk terlapor sudah jelas menyakinkan serta melanggar pasal 5,” ujar Tresna ketika membacakan putusan.

Tresna pun mengatakan bahwasannya PT Astra Honda Motor diharuskan membayar denda senilai Rp 22,5 miliar sementara itu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing telah dikenakan denda senilai Rp Rp 25 miliar. Denda tersebut harus segera disetorkan pada kas negara dengan melalui bank negara karena tindakan yang telah mereka lakukan.

“Menghukum denda terIapor satu Yamaha Rp 25 miliar serta disetorkan ke kas negara dan menghukum denda terlapor dua Honda Rp 22,5 miliar. Bahwasannya terlapor satu & dua memberikan denda dan buktinya diserahkan kepada KPPU,” imbuhnya.

Dirinya pun menambahkan bahwasannya terlapor telah diberikan waktu selama 14 hari untuk bisa mengajukan keberatan setelah mendapatkan drap putusan dari KPPU.

Sebagaimana diketahui, kasus tersebut telah bermula atas kecurigaan dari KPPU pada penguasaan pasar dari kedua pabrikan yang berasal dari Jepang tersebut, pada kelas skuter matik 110 – 125 cc yang telah beredar di Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, kedua pabrikan tersebut mamp menguasai 97 % pasar.

Lalu hasil dari investigator KPPU pun telah menemukan adanya pergerakan dari harga motor matic Honda dan Yamaha yang selalu beriringan. Mereka pun menganggap akan adanya perjanjian yang tidak tertulis diantara para pemimpin dari kedua pabrikan tersebut untuk bisa mengatur harga jual dari skuter matic.

Pada saat menjalani sidang, mereka pun telah menyimpulkan bahwasannya Honda dan Yamaha sudah terbukti secara sah serta meyakinkan sudah melakukan pelanggaran atas Pasal 5 ayat 1 Undang –  Undang nomor 5 Tahun 1999. Tidak hanya itu saja, mereka juga telah merekomendasikan majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman berdasar pada Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Be Sociable, Share!

 
 

Tags

, , ,

Related Posts

  • No Related Posts

About the author