Kabar Politik – Bareskrim Kantong Bukti Kuat Untuk Menangkap Abraham Samad

 

Neta S Pane, yang sudah menjadi Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW yang sudah menegaskan kalau Bareskrim Polri akan langsung memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada Ketua KPK Abraham Samad berada dalam kasus Rumah Kaca yang di mana selama ini di anggap suatu fitnah dan bohong. Mengerti dari saksi yang disebutkan Supriansyah teman dari Samad sendiri, dirinya juga menjadi pemilik dari apartemen yang digunakan pertemuan antara petinggi parpol. Bisa dalam dugaan tersebut, pertemuan yang membahas keinginan dari Samad untuk bisa macung menjadi cawapres dengan Joko Widodo.

Neta S Pane menyebutkan kalau pihaknya mendapatkan suatu informasi, berada di dalam kasus tersebut, kini pihak dari Polri yang sudah mendapatkan enam barang bukti, yakni dari bukti rekaman, laporan masyarakat, bukti CCTV, keterangan dari para saksi, beberapa ahli yang bisa menjelaskan, dan pemilik apartemen yang bisa menjelaskan.

“Dengan adanya enam alat bukti tesebut memang tidak ada alasan lagi untuk Bareskrim Polri untuk bisa berlama-lama lagi untuk segera menangkap dan memeriksa Abraham Samad,” terang dari Neta S Pane menjelaskan kepada wartawan hari ini, (1/2/15).

Di terangkan olehnya, kasus dari Abraham Samad di awali berasal dari laporan masyarakat dengan No: LP/75/1/2015/Bareskrim, di mana Ketua KPK tersebut dilaporkan telah menggelar pertemua dengan pihak yang perkaranya masih dalam tanganan KPK.

Abraham Samad memang sudah beberapa kali bisa bertemu dengan para elit parpol dan melakukan pembahasan masalah tersebut, termasuk dari tawaran membantu masalah penanganan kasus politisi Emir Moeis yang masih di dalam tangan KPK untuk mendalami masalah korupsi.

“Berada didalam kasus ini, Abraham Samad memang bukan melanggar adanya kode etik menjadi Ketua KPK. Bahkan lebih dari itu Samad bisa mendapatkan masalah pidana dengan terkait perkara Pasal 36 junto Pasal 65 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK,” terang darinya lagi menjelaskan.

Dengan pasal yang kuat tersebut di katakan kalau ketua KPK tidak di perbolehkan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung, bahkan bisa berunding dengan tersangka dan juga dari pihak lain yang mempunyai hubungan perkara tindak pidana korupsi masih ditangani KPK.

Be Sociable, Share!