Kabar Politik – Hasto : Kasus Freeport Sama Seperti Jaman Soekarno Lengser

 

Hasto Kristiyanto yang di ketahui sekarang menjabat menjadi Sekretaris Jenderal DPP PDI-P memberikan keterangan kalau ada suatu kepentingan asing di balik adanya suatu dugaan suatu pencatutan nama dari petinggi negara, seperti nama presiden Joko Widodo dan Wakil Preside Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P tersebut memberikan suatu peringatan kalau sejarah kini sudah ada buktinya berada di masa lalu, berbagai cara sudah dilakukan hanya dalam menguasai kekayaan yang ada di alam Indonesia. Dirinya menyebutkan akan hal ini dengan halnya lengsernya presiden pertama negara kita seperti  Ir Soekarno beberapa saat lalu.

“Semenjak dahulu kita akan melihat bagaimana dari Bung Karno sudah di lengserkan pada suatu proses-proses dalam menguasai sumber kekayaan alam di negara kita ini. Sejarah akan lengsernya bung karno itu nantinya akan bisa di ulang lagi,” terang dari Hasto menyebutkan berada di dalam keterangannya untuk hari Minggu kemarin (6/12/15).

Hasto sendiri saat ini sudah mempermasalahkan adanya langkah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang bernama Maroef Sjamsoeddin. Dimana dari Maroef telah merekam adanya pembicaraan dirinya bersama dengan Setya Novanto dan juga salah seorang pengusaha minyak yang bernama Riza Chalid. Dirinya memberikan penilaian kalau rekaman itu adalah ilegal.

“Di saat dari seorang direktur perusahaan asing melakukan perekaman secara sepihak, maka itu nantinya bisa di lihat menjadi suatu preseden. Motif dari penegakan hukum atau suatu kepentingan bisnis saja harus bisa di terangkan sedemikian rupa,” terang dari Hasto.

Hasto sendiri meminta kepada penegak hukum agar bisa memberikan jeratan yang pantas untuk Setya Novanto. Ini sudah menengarai adanya segala upaya-upaya dalam suatu bentuk cara memperpanjang kontrak dari PT Freeport Indonesia sebelum  bisa di tetapkan.

Bisa di mengerti kalau kontrak dari PT Freeport  akan segera habis berada di tahun 2021. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP no 7 tahun 2014, pembicaraan renegosiasi kontrak baru bisa di lakukan di tahun 2019.

No related content found.

Be Sociable, Share!