Kabar Politik – Panglima TNI Tegaskan Jika Ikut Pilkada Harus Mundur

 

Panglima TNI yaitu Jenderal TNI Gatot N. telah menegaskan pada setiap anggota militer haruslah mengunduskan diri dalam kedinasan jika memang menjadi peserta di dalam pilkada. Hal tersebut memang tertuang di dalam UU dan juga aturan internal TNI.

“Pada aturan TNI, di setiap anggota militer jika menjadi calon peserta dari pilkada, maka statusnya diharuskan mengundurkan diri dalam dinas militer,” jelas Panglima TNI seperti yang dikutip siaran pers PP TNI dalamkompas.com pada hari Jumat, 23/09/2016.

Mundurnya bakal calon pikada dari kedinasan militer, jelas Gatot hal tersebut dikarenakan untuk menjamin netralisasi institusi militer di dalam proses demokrasi dan juga politik. Gatot pun telah berjanji, TNI taka akan menghalang-halangi para anggotanya jika ingin terjun di dalam dunia politik.

Tapi, dari personel TNI tersebut haruslah mengikuti bebrapa syarat dan juga aturan perundangan yang sudah berlaku lebih dulu sebelum benar-benar terjun ke dunia perpolitikan. “Jika prajurit TNI  memang masih aktif maka akan diberikan pensiunan jadi disaat pilkada dia memang bukan menjadi seorang militer lagi,” jelas gatot.

Gatot juga menekankan netralitas TNI di dalam pilkada. Kalau ada seorang oknum TNI yang tidak netral di dalam pilkada, maka Gatot akan meminta public untuk melaporkannya kepada TNI. “Saya sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat, jika memang ada seorang anggota dari TNI yang tak netral maka tolong untuk disebutkan nama dan juga pangkatnya jadi dapat kami carika, akan kami selidiki dan diproses secara hukkum,”jelas nya.

Ketentuan untuk anggota TNI yang memang ikut di dalam Pilkada sesuai dengan surat telegram panglima dari TNI no. ST/983/2016 pada tanggal 9 Agustus 2016.

Adapun ketentuan yang sudah ada dalam surat telegram tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Anggota TNI & juga PNS TNI yang memang akan mencalonkan diri di dalam anggota legislative dan juga mengikuti pilkada harus membuat surat pengunduran dirinya dari anggota TNI ataupun PNS TNI. Dan surat pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali.
  2. Selama mengikuti pemilu legislative maka diberhentikan secara hormat sebagai anggota TNI ataupun PNS TNI.
  3. Jika sudah ditetapkan sebagai peserta dalam pilkada maka harus membuat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.
  4. Jika sudah ditetapkan sebagai salah satu calon peserta pilkada maka wajib menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari keprajuritan TNI dan juga pemberhentian PNS TNI paling lama 60 hari sejak ditetapkan salah satu peserta pilkada dari KPU.
  5. Selama pemilu maka tidak boleh menggunakan atribut dan juga fasititas TNI.
Be Sociable, Share!