Kabar Politik – Pembatalan Pelantikan BG Belum Hentikan Polri vs KPK

 

Emerson Yuntho, yang menjadi peneliti ICW memberikan suatu penilaian kepada keputusan dari Presiden Joko Widodo yang dimana telah membatalkan pelantikan kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri kini masih belum menyelesaikan kisruh yang ada dari KPK dangan Polri. Anggapan yang ada keputusan tersebut bukan menjadi salah satu jalan keluar untuk bisa menyelesaikan kriminalisasi terhadap KPK.

“Ini yang malah sepertinya bisa menyelesaikan masalah dengan masalah lagi. Jokowi  yang harusnya tidak sekedar membatalkan, akan tetapi untuk bisa menghentikan adanya suatu kriminalisasi yang berada di KPK, mulai dari pimpinan sampai dari karyawan. Dari kita pun yang mempunyai suatu harapan sama, penegakan hukum nantinya akan bisa berjalan bersamaan,” terang dari dirinya berada di dalam sebuah diskusi berada di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/2/15).

Lebihnya lagi, upaya dari kriminalsasi KPK yang masih mempunyai kasus terus menerus berada di dalam sidang pra peradilan berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membebaskan Budi Gunawan yang sebelumnya menjadi status tersangka.  Belum lagi dengan suatu rencana revisi undang-undang-undang KPK dari DPR yang sudah dinilai mempunyai suatu potensi menambah adanya upaya dalam melemahkan lembaga ad hoc tersebut.

“Proses pengajuan kasasi yang nantinya saat ini memang masih berjalan dan mempunyai dampak tersangka yang lainnya dengan melakukan pra peradilan.  DPR yang nantinya bisa memberikan tekanan kepada  KPK karena adanya UU, yakni masalah kecenderungan yang sudah muncul di revisi UU KPK yang bisa mengubah KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi,” terangnya lagi.

Lebih lanjut, dia yang sudah menyebutkan alasan DPR merevisi UU KPK untuk dalam penguatan hanya menjadi suatu bualan saja .

“Jadi saya harapkan jangan terjadi adanya seperti gulali-gulali tersebut lagi. Adanya omong kosong tentang pembicaraan terkait penguatan KPK dengan mengguakan revisi UU KPK. Lebihnya lagi melihat adanya subtansi anggota DPR memang banyak yang sangat cocok dengan keberadaan dari KPK,” tandasnya lagi.

Be Sociable, Share!