Kabar Politik – Pemerintah Ingin Selenggarakan Pilkada Secara Langsung

 

Djohermansyah Djohan, yang menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri memberikan ketegasan kalau sampai saat ini dari pemerintahan tetap inginkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak di lakukan.

“Dengan suatu catatan yang ada perbaikan akan kekurangan yang ada di sebelumnya,”ujarnya memberikan komentar berada di rapat panja RUU Pilkada di DPR, Jakarta, Selasa 9 September 2014.

Dirinya yang sudah memberikan pengakuan sebelumnya dari pemerintah sempat inginkan Pilkada tidak langsung. Setelah pengkajian telah di lakukan kembali, pemerintah berkehendak Pilkada bisa di lakukan secara langsung dan serentak  dengan suatu alasan untuk efisiensi anggaran.

Sebelumnya dari pemerintah mencatatkan tingginya biaya kampanye memberikan dampak pada banyaknya kepala daerah yang sudah terjerat adanya korupsi. Yang sudah ada di data kemendagri sebanyak 332 dari 524 kepala daerah sudah terjerat adanya kasus hukum.

Seperti dari hasil rapat Panitia RUU Pilkada di hari ini yang di hadiri oleh Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra yang sepakat kepala daerah bisa di pilih melalui DPRD. Sedangkan dari PDIP, PKB, dan Hanura sepakat untuk memilih kepala daerah tersebut dengan cara langsung. DPD yang mempunyai suatu opsi berbeda, untuk Gubernur dengan di pilih langsung, sedangkan dari Bupati dan Walikota bisa di pilih oleh DPRD.

Terkait dengan adanhya anggaran Pilkada, Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, dan DPD yang masih setuju kalau dari APBN dengan memberikan beberapa catatan. Sedangkan dari PDIP, PKS, PPP, PKB, dan Hanura sudah sepakat dari APBD dengan berbagai catatan yang ada.

Dari semua fraksi yang merasa sangat sepakat pilkada akan serentak di lakukan pada tahun 2015 nanti sampai seterusnya. Ketua Panja RUU Pilkada, yang bernama Abdul Hakam Naja yang sudah menyebutkan kalau timnya mencatatkan semua masukan yang di berikan beberapa fraksi anggota komisi II, DPR RI.

Selanjutnya dari Panja akan bentuk suatu tim kecil untuk bisa menjadi tim perumus dan sinkronisasi. Tim ini merupakan perwakilan dan fraksi yang ada di Komisi II, DPR RI dan menjadi anggota panja.

No related content found.

Be Sociable, Share!