Kabar Politik – SBY Sesalkan Untuk Putusan DPR Masalah Pilkada Dari DPRD

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang  sudah memutuskan akan adanya  Rancangan Undang-Undangan Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada yang ada di hari kemarin, di putuskan pada dini hari, (26/9/14). Dari putusan yang ada, DPR memberikan ketetapan kalau Undang undang baru Pilkada akan di pilih langsung daru DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menanggapi masalah tersebut, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodengan memberikan twit berada di akun twitternya  @SBYudhoyono memberikan ungkapan kalau menjadi presiden, dirinya merasa sangat berat untuk bisa menandatangai adanya UU Pilkada yang sudah di putuskan tersebut.  Karena dari hasil tersebut memang sudah merebut dari hak rakyat Indonesia dan berpotensi memberikan konflik dengan produk hukum yang lain seperti dari UU Pemerintahan Daerah.

“Saya konsisten, yang terbaik tetap pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Partai Demokrat sedang siapkan gugatan hukum yang tepat, apakah nanti ke MK atau MA,” begitulah yang udah di ucapkan SBY berada di akun twitternya @SBYudhoyono.

Juga di sebutkan kalau akan ada  10 perbaikan yang sudah di maksud SBY antara lainnya adalah uji public integritas calon, larangan menggunakan aparat birokrasi, politik uang dan kampanye hitam yang bisa memberikan konflik pada saat itu juga.

“Usulan dari PD untuk pilkada sendiri langsung dengan 10 perbaikan tidak di wadahi dengan nada sungguh-sungguh berasal dari fraksi yang lainnya. Adanya keinginan padanganan jernih yang bisa di satukan memang tidak ada,” ujarnya lagi.

SBY sendiri yang sudah menyebutkan pilkada  yang akan di pilih dari DPRD adalah suatu kemunduran yang terjadi. Berada di era pemerintahannya seperti anggapan SBY, dari presiden bersama dengan wakil presiden di pilih langsung. Juga dari bawahannya sampai di wali kota semuanya di pilih langsung.

“Saya tidak ingin kalau demokrasi bisa mundur,” ujarnya menambahkan.

SBY juga mempermasalahkan yang memberikan suatu mandate kalau DPRD sekarang bisa memilih kepala daerah.

“Ini mempunyai suatu arti kalau kedaulatan di ambil dari DPRD. Apa dari DPRD tersebut bisa bagi-bagi? Rakyat akan di kemanakan nanti?” ujarnya memberikan tambahan lagi.

Be Sociable, Share!