Kabar Politik – Tax Amnesty Tidak Digunakan Untuk Alat Bukti Pidana

 

Bambang Brodjonegoro yang menjabat menjadi Menteri Keuangan menegaskan bahwa pihaknya bisa menjamin kerahasiaan data dari para pengusaha yang telah mengikuti namanya pengampunan pajak atau tax amnesty. Maka dari itu, para pengusaha itu tidak perlu untuk cemas jika dari data tersebut bisa terbuka berada di publik atau di gunakan selain untuk program pengampunan pajak itu sendiri.

Bambang Brodjonegoro memberikan ungkapan, jaminan dari kerahasiaan tersebut sudah tertuang di dalam suatu Rancangan Undang-Undang atau RUU Tax Amnesty yang saat ini masih dalam tahap pembahasan berada di DPR. Ada di dalam salah satu pasal yang mengatakan kalau data tax amnesty ini bersifat sangat rahasia dan siapapun yang telah membocorkannya akan bisa mendapatkan hukuman pidana nantinya.

“Jadi kepada siapapun yang telah melakukan pembocoran kepada data tersebut, terutama dari petugas pajak sendiri maka mereka akan menanggung akibatnya, seperti mendapatkan hukuman pidana,” terang dari dirinya kepada wartawan setelah di temui berada di Jakarta untuk hari ni, Jumat (17/6/16).

Lebih dari itu, Bambang yang juga memberikan jaminan data di dalam laporan tax amnesty ini tidak akan bisa di gunakan dalam dasar penyelidikan suatu kasus tertentu menjadikan bukti akan pelanggaran. Bahkan walaupun dari data tersebut di minta oleh penegak hukum sekalipun, otomatis dari pajak berhak untuk menolaknya.

“Ada di data tax amnesti sendiri tidak akan bisa di gunakan menjadi bukti permulaan dalam penyelidikan, dari penyelidikan ataupun suatu hal yang terkait masalah hukum. Dari UU ini hanyalah untuk pengampunan pelanggaran atau pidana pajak, akan tetapi tidak di gunakan untuk alat bukti dalam penyelidikan pidana yang lainnya. Bahkan tidak boleh juga di minta oleh penegak hukum siapapun. Jika memang membutuhkan suatu data, maka haruslah mencari dari data yang lainya, jika terlibat suatu kriminal,” terang darinya.

Bambang menegaskan kalau jaminan ini sudah di berikan kepada para pengusaha agar tidak ragu di dalam membuat kebijakan pengampunan pajak ini bisa berhasil.

No related content found.

Be Sociable, Share!