Kabar Politik Terkini – Hakim Putuskan Bakar Hutan Tidak Salah, Malah Jadi Bahan Meme

 

Berita terbaru yang saat ini masih booming di bicarakan dari beberapa pengguna internet, yaitu masalah hasil sidang dari kasus kebakaran hutan.

Kini berasal dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang sudah diketahui bernama Parlas Nababan mendapatkan sindiran dari para pengguna internet. Mereka memberikan protes tegas tegas tersebut dengan cara mempublikasikan beberapa gambar-gambar meme.

mme

Adapun gara-garanya, Parlas memberikan penolakan untuk gugatan perdata yang mempunyai nilai Rp 7,9 trilun masalah kasus kebakaran hutan dan juga lahan di PT Bumi Mekar Hijau terjadi berada di tahun 2014, dan ini di anggap dari banyak khalayak umum menjadi keputusan yang tidak adil.

Berada di dalam beberapa meme-meme kocak ini, foto dari Parlas Nababan memang di pasangkan beberapa lelucon. Dengan menggunakan ungkapan asli dari Parlas Nababan seperti ‘Bakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, karena masih bisa ditanami lagi’, dengan menggunakan kata-kata itu.

Seperti yang di kabarkan dalam beberapa laman media dan di media sosial hari ini, Senin (4/1/16) dalam persidangan tersebut Parlas memberikan penilaian kalau kebakaran memang tidak akan merusak lahan karena memang masih bisa di tumbuhi tanaman akasia.

Berasal dari majels hakum memberikan penilaian kalau tanaman akasia juga turut terbakar maka dari itu perusahaan tersebut juga telah mendapatkan kerugian.

Ada dari beberapa meme yang lain, para pengguna internet memberikan sindiran Parlas dengan plesetan dari kata katanya, seperti membakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup, karena masih bisa ditanami lagi, dengan menggantikan kata hutan menjadi hakim. Jadi hakim di bakar maka tidak akan merusak peradilan karena akan ada hakim yang baru lagi.

Bisa di ketahui dari sebulan yang lalu, sidang gugatan perdata dari  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah di gelar terhadap PT BMH berada di PN Palembang.

Dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuntut ganti rugi material besarnya adalah Rp 2,6 triliun dan biaya untuk pemulihan lingkungan adalah Rp 5,6 triliun.

Be Sociable, Share!