Kabar Politik – Tidak Ada Undang – Undang Mengatur Jaksa Agung Dari Parpol

 

Dari  Jusuf Kalla yang kini telah menjadi Wakil Presiden mempertanyakan akan munculnya penyopotan dari M Prasetyo berasal dari jabatan Jaksa Agung. Berdasarkan keterangan dari Jusuf Kalla, pencopotan dari seseorang Jaksa Agung harus bisa berdasarkan alasan yang lebih jelas lagi.

Kalla memberikan suatu penilaian bahwa Presiden tidak akan bisa mencopot seorang Jaksa Agung hanya bisa berdasarkan adanya rumor miring terkait adanya pemangku jabatan itu.

“Memang tentunya akan siap di ganti menurut ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita sendiri memang tidak boleh mengganti hanya berasal dari rumor-rumor saja,” terang dari Jusuf Kalla yang sudah disebutkan kepada wartawan setelah di temui berada di Kantor Wakil Presiden Jakarta, untuk hari ini Senin (26/10/15).

Kalla sendiri telah menanggapi desakan dari banyak lembaga swadaya yang sudah inginkan kalau Presiden bisa gantikan Jaksa Agung HM Prasetyo. Mereka sudah mengkritisi latar belakang dari Prasetyo yang dimana berasal dari Partai Nasdem.

Bisa di ketahui kalau latar belakang Prasetyo sendiri saat ini sudah membuat beberapa LSM telah meragukan idependensi yang bersangkutan. Terkait masalah desakan ini, Wapres juga memberikan suatu penilaian tidak ada yang salah dengan latar belakang dari Prasetyo yang dahulu aktif bersama dengan Nasdem. Anggapannya, tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur kalau seorang Presiden di larang mengangkat Jaksa Agung berasal dari anggota Parpol.

“Masa memang iya kalau bapak presiden punyai partai, akan tetapi dari Jaksa Agung haram? Kan tidak ada aturan seperti itu,” tegas dari Kalla menjelaskan.

Sampai saat ini anggapan dari dirinya masih belum ad suatu perbincangan yang ada di dalam pemerintah tentang rencana penggantian Jaksa Agung.

“Tidak ada sama sekali masalah seperti itu,” terang darinya menjelaskan.

Berasal dari Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan yang bernama Haris Azhar sebelumnya telah katakan kalau selama hampir dalam satu tahun telah menjabat Prasetyo tidak memberika penunjukkan akan peran dan kemampuannya dalam memimpin lembaga penegak hukum tersebut.

Be Sociable, Share!