Kabar Teknologi – Apa Alasan Menkominfo Bisa Blokir DNS Google?

Untuk awal minggu ini yang sudah beredar adanya kabar kalau Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang sudah memberikan larangan ISP Indonesia untuk menggunakan DNS public dari Google yang mempunyai alamat di  8.8.8.8 dan 8.8.4.4.

Pihak dari Kemenkominfo yang melalui juru bicaranya Cawidu sudah menyarakan bantahan mengenai tentang dugaan tersebut. Untuk akhir-akhir ini sudah muncul adanya pendapat berasal dari Dirjen Aplikasi dan Teknologi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Bambang Heru Tjahjoho mengenai masalah dari pemblokiran DNS tersebut.

“Bisa di ketahui, semenjak di berlakukanya Permenkominfo No 19-2014 oleh dari Kominfo memang tidak memperbolehkan penggunaan DNS lain yang tidak mempunyai suatu filtering dari Database Trust +. Jadi bukan hanya dari DNS Google saja yang di larang,”ujar dari Bambang yang sudah di sebukan kepada media seperti Daily Social, berada di dalam email yang sudah di kirimkannya.

Peraturan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif seperti yang dikatakan bambang yang sudah disahkan pada Juli yang lalu.

Setelah itu, untuk apa dari Kemenkominfo memberikan larangan dari penggunaan DNS yang tidak mempunyai suatu filtering database Trust +? Hal ini yang lagnsung di  katakan oleh Bambang sendiri. Seperti anggapan yang berasal dari Bambang, tujuan tersebut tidak lain untuk bisa mencegah pengelabuan DNS yang memungkinkan pengguna bisa mengakses konten negative berada di internet.

Bambang sendiri sudah memberikan contoh kepada Biznet yang menjadi salah satu penggelar jasa akses internet (ISP) yang sudah memblokir  DNS yang di luar miliknya sendiri.

“Dengan adanya suatu pemblokiran DNS tersebut menjadi salah satu upaya untuk bisa mencegah pelanggan mengelabui DNS Biznet untuk bisa mengakses konten tidak di perbolehkan dari Biznet maupun dengan ISP nasional yang berlisensi lainnya,” ujar dari Bambang.

Dirinya juga sudah menambahkan sebanyak 90 persen situs dalam daftar hitam database dari Trust + yang sudah mengandung konten seperti porno grafi dan porno aksi yang memang sangat di larang seperti yang di terangkan berada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi.

About The Author