Kabar Terkini Politik – Pimpinan MPR: Rakyat Masih Pilih Pemimpin Berdasarkan Duit

 

Pemilih Indonesia masih belum menentukan pimpinan berdasar karakter serta ideologi, melainkan hanya dari jumlah uang yang ditawarkan. Inilah yang penyebab dana Pemilu makin mahal. Ini diungkapkan pada diskusi bertajuk Dialog Empat Pilar MPR yang bertema “Akuntabilitas Dana Pemilu” dari Ruang Presentasi MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, hari Senin (10/3/2014). Pembicara diskusi adalah Ketua dari Fraksi Gerindra MPR, Martin Hutabarat, anggota dari Tim Sosialisasi Kerja MPR, Arif Budimanta, juga peneliti FITRA, Ucok Kay Khadafi.

“Pemilu Indonesia identik pada barang mewah. Serba butuh uang yang banyak. Ini sanggup menggerakkan roda ekonomi. Perputaran uang daerah sanggup menggerakan roda ekonomi hingga setahun ke depan,” ujar Martin yang merangkap Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI tersebut. Akan tetapi Pemilu mahal juga dapat berakibat buruk di pilihan pemimpin. Publik menjadi dibutakan uang, tidak  memilih atas dasar kualitas.

“Karakter, integritas, serta intelektualitas yang baik, bukan menjadi ukuran pertama. Mungkin di ketiga bahkan keempat. Ukurannya dari seberapa kemampuan dari uangnya. Bahkan ada pula kekerabatan. Ini realitanya,” lanjut Martin. FITRA juga menangkap bahwa pada saat ini, uang menjadi modal yang penting untuk mereka yang ingin maju pada Pemilu. Ideologi dari partai ataupun calon belumlah jadi pertimbangan dari pemilih. Dan ini juga merupakan kenyataannya.

“Untuk masyarakat kita, bukanlah ideologi dan ketokohan yang dapat mendulang jumlah suara. Tetap saja uang,” terang Ucok.Tentang akuntabilitas dari dana Pemilu, FITRA pun mengapresiasi parpol yang telah melaporkan dana dari kampanyenya secara tepat waktu. Tetapi dana itu belum tentu terbebas dari unsur manipulasi.

“Inipun menurut saya masih tak jujur. Masih ada manipulasi data pada isian dari dana kampanye. Tak usah dicek ke lapangan. Total dari dana kampanye ada Rp 1,9 triliun, lihat pada referensinya dari uang yang telah dikeluarkan BI pada saat ini mencapai Rp 500 triliun. Dan padahal saat ini masih belum ada barang maupun jasa. Artinya, dana kampanye di KPU masih dimanipulasi,” jelas Ucok.

Be Sociable, Share!