Kasus KPK Indonesia – Menurut Agus: Andi bersalah dalam Kasus Korupsi Hambalang

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai saksi dalam kasus korupsi tingkat tinggi dalam proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Agus diseret dalam kasus korupsi menghebohkan ini setelah Rizal Mallarangeng, adik mantan menteri olahraga Andi Mallarangeng, menyatkan bahwa Departemen Keuangan bersalah dalam kasus Hambalang. Andi telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Rizal, seorang politikus Partai Golkar, mengatakan bahwa Menkeu menyetujui proyek Hambalang meskipun terdapat penyimpangan dalam usulan anggaran, yang memungkinkan proyek untuk berubah dari proyek sederhana dalam satu tahun senilai Rp 125 miliar menjadi proyek jangka panjang senilai Rp 1,17 triliun.

Memberikan keterangan setelah sesi pertanyaannya, Agus mengatakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana anggaran. “Kewenangan Menteri Keuangan adalah untuk menyetujui kontrak proyek jangka panjang,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa dia menyetujui usulan proyek jangka panjang tersebut sehingga pemenang tender tidak harus mengajukan permohonan kembali untuk proyek tersebut setiap tahunnya. “Proyek jangka panjang tidak berhubungan dengan anggaran [alokasi], tetapi berkaitan dengan mekanisme pengadaan,” kata Agus.

Sebelumnya, para anggota dewan juga menyalahkan Agus, mengatakan Komisi X Dewan Perwakilan, komisi yang mengawasi bidang olahraga, tidak memiliki peran dalam mengubah anggaran Hambalang menjadi rencana proyek jangka panjang. “Bagaimana DPR mengetahui tentang skema proyek tersebut? Anda harus membaca Keputusan Presiden Nomor 54, “kata mantan kepala DPR Komisi X, Mahyudin NS. Anggota Dewan itu mengacu pada keputusan pemerintah yang mengatur dan menetapkan bahwa kementerian harus menangani proyek jangka panjang tersebut melalui Departemen Keuangan.

Agus juga mengatakan bahwa anggota dewan membahas usulan untuk mengubah proyek menjadi rencana jangka panjang setidaknya sembilan kali pada tahun 2010, sebelum ia menjadi seorang menteri pada Mei 2010.

Rizal mengaku bahwa dia menerima informasi bahwa Agus ditekan oleh Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Presiden Direktur PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso dan mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin untuk menyetujui anggaran Hambalang selama pertemuan di Ritz Carlton Hotel di Jakarta tahun lalu.

Selain Agus, KPK juga meminta keterangan dari pejabat lain dari kementerian keuangan, termasuk Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, yang menjabat sebagai direktur jenderal kementerian untuk penganggaran ketika lampu hijau diberikan untuk proyek Hambalang, dan mantan sekretaris jenderal kementerian yang lain, Mulia Nasution.

 

 

Kasus KPK Indonesia

Be Sociable, Share!