Kasus Politik Indonesia – KPK Sigap Membentuk Komite Etik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun secara resmi telah membentuk Komite Etik dengan tujuan untuk mengusut salinan-salinan dokumen yang diyakini adalah surat perintah untuk melakukan penyidikan terhadap salah satu anggota partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengenai kasus yang sampai saat ini masih belum terselesaikan soal korupsi dari proyek Hambalang yang melibatkan banyak pihak.

“Membicarakan soal hasil dari apa yang telah dilakukan oleh tim investigasi yang bertugas di bawah deputi pengawas internal serta pipm diduga bahwa memang adanya salinan dokumen di mana dokumen tersebut memang diketahui resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itulah, tim investigasi pun memberikan saran kepada pimpinan untuk segera membeentuk tim Komite Etik,” tutur Johan Budi, selaku juru Bicara dari KPK.

Sebelumnya, Johan menuturkan bahwa jika memang terbukti pihak yang membocorkan dari pihak luar pimpinan KPK, maka tim investigasi akan menentukan langkah untuk membuat dewan pertimbangan pegawai. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka tim akan membentuk komite etik.

“Sekarang ini baru disimpulkan bahwa terdapat salinan dokumen yang berasal dari KPK. Biasanya, wilayah pengusutannya sendiri bisa jadi pegawai hingga pimpinan. Untuk saat ini, komite etik masih belum menentukan bersalahnya atau tidak.”

Diketahui adanya perbedaaan untuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang nantinya terbukti bersalah karena telah membocorkan dokumen itu.

“Sanksi yang diberikan juga nantinya beda. Untuk pegawai sendiri bisa diturunkan pangkat atau golongannya. Bisa juga teguran tertulis, diberikan surat peringatan atau bahkan pemecatan. Untuk di tingkat pimpinan, komite nantinya yang berhak untuk memutuskan.”

Johan juga menambahkan bahwa anggota komite etik sendiri baru akan dibentuk minggu depan. “Pihak-pihak yang akan dipilih untuk menjadi komite etik masih belum ditentukan. Untuk anggotanya bisa sekitar lima hingga tujuh orang. Yang jelas, pihak eksternalnya jauh lebih banyak. Minggu depan baru ditentukan.”

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri pernah membentuk Komite Etik untuk menangani kasus dugaan suap wisma atlet Seam Games ygn melibatkan Chandra M Hamzah, M Jasin hingga Ade Rahardja yang diketahui pernah menerima uang dan merekaya tersangkanya adalah Muhammad Nazaruddin. Saat itu, anggota Komite Etiknya terdiri dari tiga orang.

 

Kasus Politik Indonesia

About The Author

Reply