Korupsi: Gubernur AKPOL Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini dipimpin oleh Abraham Samad semakin giat menjerat para koruptor. Kali ini kasus korupsi tersebut melanda pihak Kepolisian Republik Indonesia. Pada 27 Juli lalu Gubernur Akademi Kepolisian (AKPOL) Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Djoko Susilo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Kroupsi . Penetapan sebagai tersangka oleh KPK tersebut terkait dengan kasus penggelapan dan pengadaan alat Simulator  pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Status tersangka itu resmi disandang oleh Djoko Susilo setelah Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menemukan sejumlah barang bukti termasuk bukti dari aliran dana yang mengarah padanya. Barang bukti tersebut ditemukan usai KPK melalukan penyisiran dan penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Pada awalnya Polri tidak mengizinkan pihak KPK untuk melakukan penggeledahan dikantor tersebut sehingga tertahan cukup lama. Melihat kondisi tersebut akhirnya para pimpinan KPK pun turut mengawasi jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh sekitar 10 orang penyidik KPK.

Djoko diduga kuat menerima aliran dana sebesar RP 2 Miliar dari total proyek senilai Rp 196,87 miliar ketika ia menduduki jabatan sebagai Kepala Korlantas Mabes Polri. Tindakanna tersebut dinilaitelah melakukan penyalahgunaan kewenangannya yang berakibat pada kerugian negara. Dalam kasus ini dirinya bakal dijerat dengan pasal 2 ayat 1 / pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu Djoko juga telah dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri selama dirinya menyandang status tersangka. Pencegahan itu dilakukan dikantor Imigrasi, pencegahan tersebut diajukan mengingat saat ini Komisi Pembrantasan Korupsi masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Selain Djoko beberapa pejabat Polri lainnya diduga ikut terlibat dalam kasus ini.

Sementara itu Djoko Susilo sendiri enggan memberikan komentarnya terkait status tersangka yang kini ditetapkan padanya. Komisi Pemberantasan korupsi melalui Abraham Samad menyampaikan agar Polri tidak ikut campur dalam penyidikan kasus ini, namun sebaliknya harus mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh KPK. Abraham juga mengatakan Polri dapat memantau setiap perkembangan yang terjadi dalam kasus ini.Hal ini dilakukan agar penyidik KPK dapat focus dan dapat dengan cepat menyelsaikan kasus ini.

 

Berita Politik Terbaru

About The Author

Reply